Infografis
Gatot Nurmantyo bahkan yakin betul kalau PKI adalah dalang dari pencabutan TAP MPRS No XXV/1966, penghapusan sejarah pemberontakan PKI di kurikulum pendidikan dan penghentian pemutaran Film G30S PKI.
Namun pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Usman Hamid (Direktur Amnesty International Indonesia).
Menurut Usman Hamid, dihapuskannya kewajiban untuk menonton Film G30S/PKI, dilakukan oleh Menteri Penerangan pada era pemerintahan Gus Dur, Yunus Shofiah.
Selain itu, Usman memaparkan, Menteri Pendidikan era pemerintahan BJ Habibie, Juono Sudarsono juga melakukan peninjauan ulang terhadap isi buku-buku sejarah yang mengandung muatan sejarah yang tidak benar.
Selanjutnya, di era Gus Dur TAP MPRS tersebut dihapuskan karena menjadi sebab diskriminasi bagi orang-orang yang tidak bersalah.
"Gus Dur bukan PKI, Gus Dur anak Kyai dan Gusdur juga Kyai," tukas Usman Hamid membungkam Gatot.
Video selengkapnya di sini.
