Kecam UU Cipta Kerja, Kenapa Bukan DPR Saja yang Digaji per Jam?

Selasa, 06 Oktober 2020 | 16:17 WIB
Kecam UU Cipta Kerja, Kenapa Bukan DPR Saja yang Digaji per Jam?
Pengamanan gedung DPR RI jelang aksi demo, Senin (30/9/2019). (Suara.com/Fakhri Fuadi)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Tak hanya itu, ia juga mengusulkan agar para anggota dewan yang diwajibkan untuk bekerja selama enam hari dalam sepekan.

"Kenapa bukan kalian yang bekerja enam hari dalam seminggu, istirahat satu hari cukup lah tapi enggak bisa keluar negeri, sayangnya," tuturnya.

Akun itu mengaku menyesalkan keputusan DPR RI dan pemerintah yang mengesahkan UU kontroversial tersebut.

Dengan berlakunya UU tersebut, maka lagi-lagi rakyat kecil yang terkena imbasnya.

"Kenapa bukan kalian? Kenapa malah rakyat-rakyat kecil lagi yang kena? Mereka salah apa sih?" ucapnya.

Simak video selengkapnya di sini.

Video berisi kritik sekaligus sindiran tersebut langsung menjadi sorotan publik.
Banyak warganet memberikan dukungan untuk akun tersebut dan mengajak warganet lainnya turut ambil bagian menyuarakan keadilan.

RUU Cipta Kerja Sah

DPR bersama pemerintah pada akhirnya sepakat mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat paripurna Senin sore.

Baca Juga: Mata Pelajaran PPKN Trending Topic di Twitter, Ternyata Ini Penyebabnya

Sebelum disahkan, pimpinan DPR yang memimpin jalannya rapat, Azis Syamsudin mempersilakan kepada Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas untuk membacakan laporan panitia kerja RUU Cipta Kerja.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI