Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan masih ada dua persen warga Indonesia yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Tito mengapresiasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang sudah mengumpulkan 92 persen data penduduk di tingkat nasional. Namun masih ada pekerjaan rumah lainnya yang harus diselesaikan.
"Masih ada sekitar dua persen yang belum masuk database. Sehingga kita upayakan untuk sesegera mungkin seluruh 100 persen WNI atau yang tinggal di Indonesia dapat teridentifikasi dalam satu database," kata Tito dalam sebuah acara yang disiarkan melalui YouTube, Selasa (6/10/2020).
"Sehingga penyusunan program, perencanaan termasuk dalam penegakan hukum, dan lain-lain dapat tertunjang," tambahnya.
Selain itu, Tito juga meminta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh untuk menambah fitur yang berkaitan dengan penegakan hukum, semisal memegang data penduduk yang masuk ke dalam status daftar pencarian orang (DPO).
Hal itu berkaca dari kasus Djoko Tjandra yang bisa membuat KTP-el di Kelurahan Grogol, Jalarta Selatan hanya dengan waktu 30 menit. Padahal Djoko saat itu masih dinyatakan buronan kakap kasus korupsi.
"Sehingga ketika terjadi perpanjangan atau pembaruan KTP, ini bisa diketahui, dialert, diwarning, sistemnya me-warning. Ini yang masih dikembangkan oleh pak Dirjen Dukcapil," ungkapnya.
