Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW menegaskan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan produk hukum usulan dari pemerintah. Namun, setelah disahkan justru hanya DPR RI yang disalahkan.
Hal itu disampaikan oleh HNW melalui akun Twitter miliknya @hnurwahid.
Wakil Ketua MPR RI itu merespons cuitan mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz yang menyebut para buzzer sedang bergerak mengaburkan fakta pengusul RUU tersebut.
"Yang khianati rakyat bukan hanya DPR ya. UU itu dibuat bersama pemerintah dan DPR. Apalagi UU Cilaka usulan Pemerintah. Buzzer sekarang mengarahkan hanya DPR yang salah agar intellectual dader tetap aman dan dipuja merakyat. Sebuah kebohongan yang kekal," cuit Donal Fariz seperti dikutip Suara.com, Selasa (6/10/2020).
Setali tiga uang, cuitan Donal tersebut diamini oleh HNW. HNW membeberkan fakta siapa dibalik munculnya UU tersebut.
"Padahal faktanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu bukan usul inisiatif dari DPR melainkan pemerintah," kata HNW.
HNW menuding para buzzer telag mengaburkan fakta tersebut. Alhasil kini hanya para anggota dewan jyang dicap sebagai pengkhianat rakyat lantaran menyetujui UU kontroversial tersebut.
Tak hanya itu, para buzzer juga diklaim oleh HNW sengaja menggiring opini bahwa semua partai politik menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja.
Padahal, ada dua partai politik yang menentang UU tersebut. Mereka adalah Partai Demokrat dan PKS.
Baca Juga: Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, Lalin Tangerang Serang Lumpuh
"Buzzer juga kaburkan masalah dengan generalisasi seolah-olah semua DPR setuju RUU itu. Karenanya semua DPR layak didemo dan fokus demonya ke DPR. Padahal fraksi PKS dan Partai Demokrat juga menolak RUU tersebut," ungkap HNW.
