Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral mengatakan sejumlah pihak yang ingin berdebat soal UU Cipta Kerja harus mempelajari isi setiap pasalnya.
Hal ini disampaikan Donny sekaligus menegaskan pernyataan Presiden Jokowi yang mengklarifikasi sejumlah informasi dan hoaks yang ada dalam Undang-undang Cipta Kerja sesuai teks yang sudah disahkan DPR pada Senin (5/10/2020) lalu.
"Artinya kalau kita mau beradu argumentasi ya kita harus pegang teks yang sama, kita harus merujuk undang-undangnya, periksa betul ya apakah memang yang dituduh selama ini UMP hilang, kemudian cuti hilang pesangon hilang itu benar atau tidak," ucap Donny kepada Suara.com, Selasa (13/10/2020).
Donny menuturkan, di Undang-undang Cipta Kerja, ketentuan umumnya akan diatur diatur secara lebih lengkap dan detail di aturan turunan. Adapun aturan turunan dari UU Cipta Kerja belum dibuat pemerintah.
"Jangan lupa bahwa undang-undang ini ketentuan umum akan diatur diatur secara lebih lengkap dan detail di aturan turunan dan aturannya belum dibuat. Jadi jangan kemudian karena belum dibuat lalu dibilang tidak ada, tidak ada," tutur Donny.
Ia pun menegaskan bahwa cuti, pesangon dan UMP tidak dihilangkan.
Namun terkait detail mengenai cuti, akan diatur dalam aturan turunan UU Cipta Kerja.
"Jadi cuti tetap ada, cutinya. Tapi detailnya cuti seperti apa nanti dalam aturan aturan lebih spesifik. Artinya kita jangan kemudian mengatakan ini tidak ada, tapi kita belum baca teksnya, kemudian belum juga dibuat aturan turunannya," kata Donny.
Karena itu Donny mengimbau agar para pihak yang menolak Undang-undang untuk duduk bersama membaca kembali teks UU Cipta Kerja.
Menurutnya permasalahan tak akan selesai jika saling melempar keberatan atau tudingan.
"Ya kita harus duduk bareng baca secara seksama undang-undang tersebut. Kalau cuma saling melempar keberatan penolakan, tudingan enggak selesai duduk bareng baca benar tidak buka satu persatu. Setahu saya sih UMP tetap ada tidak hilang, pesangon tetap ada ,cuti tetap ada," katanya.
Sebelumnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal angkat bicara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengklaim jika upah minimum buruh tak dihapus di dalam Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja.
Said Iqbal pun menyebut jika faktanya soal UMPS dan UMSK telah dihilangkan saat UU sapu jagat itu disahkan DPR dan pemerintah.
"Faktanya, Upah Minimum Sektoral (UMSP dan UMSK) dihapus. Sedangkan UMK ada persyaratan," sebut Said kepada Suara.com, Minggu (11/10/2020).
Menurut dia, dihapusnya UMSK dan UMSP merupakan bentuk ketidakadilan. Sebab sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai upah minimumnya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk.
TERPOPULER
