Jokowi Disebut Anti-Pancasila, Mahfud MD: Kalau Gatot Presiden Pasti Sama

Rendy Adrikni Sadikin | Chyntia Sami Bhayangkara | Suara.com

Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:28 WIB
Jokowi Disebut Anti-Pancasila, Mahfud MD: Kalau Gatot Presiden Pasti Sama
Ketua Presidium KAMI Gatot Nurmantyo di Gedung Bareskrim Polri. (Suara.com/M Yasir)

Suara.com - Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara mengenai tudingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden yang anti Pancasila. Menurutnya, bila Presidium KAMI Gatot Nurmantyo menjadi presiden, ia juga akan dicap serupa sebagai presiden anti Pancasila.

Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD saat menjadi pembicara di Indonesian Lawyers Club bertajuk 'Setahun Jokowi-Maruf: Dari Pandemi Sampai Demonstrasi' yang disiarkan di TVOne pada Selasa (20/10/2020).

Menurut Mahfud, selama ini setiap pemerintahan yang berkuasa kerap kali dituding tak sejalan dengan Pancasila.

Hal itu ditemui sejak era kepemimpinan Soekarno hingga ia lengser. Kemudian Soeharto juga mengalami hal serupa.

"Bung Karno jatuh karena dianggap langgar pancasila. Pak Harto jatuh dituduh melanggar Pancasila. Habibie didemo karena dituduh tidak bisa amankan Indonesia, karena lepaskan Timtim, disebut anti Pancasila, Gus Dur juga sama," kata Mahfud seperti dikutip Suara.com, Rabu (21/10/2020).

"Mega jual aset negara, didemo disebut anti Pancasila. SBY sama, bahkan didatangi tentara, karena tidak Pancasila. Dan sekarang (Jokowi) juga sama," imbuhnya.

Menurutnya, di setiap pergantian presiden selalu ada pihak-pihak yang berpedoman pada Pancasila dalam menentukan keberhasilan seorang pemimpin.

Namun, pada kenyataanya tak ada seorangpun yang mampu mengejawantahkan Pancasila dengan sempurna.

Mahfud juga menyindir Gatot jika kelak ia menjadi presiden maka ia juga akan mendapatkan tuduhan serupa.

"Besok kalau Pak Gatot jadi presiden, pasti sama ada yang mengatakan Anda enggak ngerti Pancasila," tutur Mahfud.

Mahfud melanjutkan, tak hanya Gatot saja melainkan siapapun yang menjadi presiden akan menemui masalah serupa, yakni dianggap tidak Pancasilais.

"Kalau Rizal Ramli, Moeldoko, saya atau Pak Karni jadi presiden, pasti ada orang yang mengatakan kita tidak mengerti Pancasila," ungkapnya.

Mahfud memahami mengapa pengejawantahan Pancasila tiap presiden RI selalu menjadi persoalan.

Hal itu lantaran belum ada tafsir final mengenai Pancasila.

"Setiap orang memberi tafsir sendiri Pancasila apakah ini jelek atau tidak. Padahal, Pancasila itu konsep prismatik, yang bagus dari sini masuk, yang bagus dari sina masuk, kebijakan pemerintah tergantung pada pemerintahan dan kebutuhan saat itu," tandasnya.

Simak video selengkapnya di sini.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Usul Militer Isi Daerah Papua yang Kosong, Mahfud MD: Presiden Setuju

Usul Militer Isi Daerah Papua yang Kosong, Mahfud MD: Presiden Setuju

News | Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:50 WIB

Jokowi Tak Mau Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Muhammadiyah Minta Ini

Jokowi Tak Mau Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Muhammadiyah Minta Ini

News | Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:46 WIB

Survei Indikator: Pendidikan Kian Rendah Makin Puas Terhadap Kinerja Jokowi

Survei Indikator: Pendidikan Kian Rendah Makin Puas Terhadap Kinerja Jokowi

News | Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:32 WIB

Terkini

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 00:33 WIB

Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras

Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras

News | Senin, 30 Maret 2026 | 22:53 WIB

PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader

PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader

News | Senin, 30 Maret 2026 | 22:10 WIB

Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI

Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:53 WIB

Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'

Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:34 WIB

Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu

Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:13 WIB

Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden

Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:07 WIB

Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris

Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris

News | Senin, 30 Maret 2026 | 20:38 WIB

Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!

Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!

News | Senin, 30 Maret 2026 | 20:01 WIB

Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat

Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat

News | Senin, 30 Maret 2026 | 19:42 WIB