Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai Presiden-Wakil Presiden telah berjalan satu tahun. Keduanya dilantik sebagai pimpinan negara Republik Indonesia setelah menang Pilpres 2019.
Setahun berselang, kini pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mulai dipertanyakan. Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang merasa turunnya kinerja pengelolaan terhadap negara.
Salah satunya Nasyith (20), warga yang kritis terhadap pemerintah Jokowi. Ia melihat politik di pemerintahan Jokowi-Amin ini semakin menekan oposisi.
Ia juga mengatakan sebagian umat Islam menganggap Jokowi-Amin terlalu ingin mencampuri urusan "privat" umat muslim.
“Contohnya Kepala BPIP saat pemerintahan Jokowi menyarankan umat Islam untuk tidak mengucapkan kata Assalamu’alaikum ketika bertemu orang lain. Lalu juga ustadz yang pernah mengkritik pemerintah tidak diperbolehkan untuk berdakwah lagi," kata Nasyith.
Ia menambahkan, "Terus ada penghina agama Islam tapi tidak ditangkap polisi yang diduga diperintah kapolri yang dipilih presiden. Ya jadi terlihat semakin represif terhadap umat Islam kalau menurut saya".
Nasyith juga merasa kebebasan dalam mengemukakan pendapat ataupun kritik kepada pemerintah sangat dikekang, terutama di media sosial.
“Banyak warga biasa juga ditangkap hanya karena mengkritik pemerintah walaupun dengan cara yang sopan,” katanya.
Membahas tentang penurunan ekonomi, Nasyith berpendapat hal tersebut harus disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak inovatif.
Baca Juga: Fadli Zon: Ada Kecenderungan Rezim Sekarang jadi Otoriter
Nasyith juga merasa hal lain juga dapat mempersulit pedagang karena adanya kebijakan pajak pada jasa titip.
“Sri Mulyani hanya mencari pendapatan negara dengan membuat rakyat semakin tercekik melalui kebijakan pajaknya. Harusnya negara membantu rakyatnya dengan memberikan insentif,” lanjutnya.
Faktor lainnya juga dianggap Nasyith karena pemerintah Indonesia saat ini terlalu bergantung secara ekonomi dengan China. Sehingga Indonesia juga ikut terkena dampak jika China melakukan perang dagang dengan Amerika.
Penuruan ekonomi, menurut Nasyith, juga dikarenakan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam mengantisipasi dampak dari perang dagang dan kegagalan dalam memperbaiki ekonomi terutama saat pandemi ini.
“Nah dari situ, UKM juga yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia tidak punya daya beli uang karena dipecat dari perusahaan dan semakin sulit mendapatkan pekerjaan karena kondisi perusahaan-perusahaan saat ini,” katanya.
Sementara itu, pendapat bernada sama soal pemerintahan Jokowi juga muncul dari kalangan akademisi. Rizka (21), mahasiswa jurnalistik, menganggap Jokowi-Amin sedang tidak beruntung. Banyaknya bencana yang dialami di Indonesia membuat perekonomian juga menurun.