Takut Tertular Corona, Ada Anggota Dewan Trauma Rapat di Gedung DPRD DKI

Dwi Bowo Raharjo, Fakhri Fuadi Muflih

Jum'at, 23 Oktober 2020 | 11:33 WIB
Takut Tertular Corona, Ada Anggota Dewan Trauma Rapat di Gedung DPRD DKI
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/7/2020). [ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga]

Suara.com - Anggota DPRD Jakarta fraksi PDI-P, Johnny Simanjuntak, mengatakan ada anggota dewan yang trauma jika rapat di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Salah satu alasannya karena khawatir tertular virus corona.

"Ada teman- teman yang trauma di DPRD, karena sudah ada yang kena corona," kata Johnny ketika dikonfirmasi Jumat (23/10/2020).

Alasan itu kemudian dijadikan untuk memindahkan lokasi rapat pembahasan anggaran ke Puncak, Bogor.

Johnny mengaku awalnya sempat mempertanyakan tujuan dari pemindahan lokasi rapat yang sebenarnya bisa digelar secara daring.

"Saya kalau soal hal-hal kayak gitu termasuk kritis karena ngapain sih ke sona?. Tapi kemarin saya lihat amati, karena usul saya kan daring," ujar Johnny.

Kendati demikian, usul Johnny dimentahkan dan rapat digelar di Puncak. Namun ia pun juga bisa menerima alasan itu karena hotel Grand Cempaka bisa menampung banyak orang dan dinilai lebih aman dari penularan Covid-19.

"Nah jadi ada dua pandangan, termasuk saya di awal juga maunya daring. Tapi memang yang di grand cempaka masuk akal juga. Karena suasana di grand cempaka itu lebih luas kan. Orang enggak menumpuk," jelasnya.

Menurutnya jika dipaksakan digelar di gedung DPRD, maka banyak anggota dewan yang absen. Sebab banyak yang trauma karena sudah pernah ada kejadian penularan corona di gedung wakil rakyat Jakarta itu.

"Di sana memang betul-betul orang itu bisa menyebar dan sistem ventilasi ruangan terbuka. Kalau di DPRD pasti rame," kata dia.

Sebelumnya, rapat DPRD DKI Jakarta dengan agenda pembahasan anggaran yang digelar di Hotel Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, ternyata dihadiri sampai 1.000 orang. Padahal, alasan mereka tidak rapat di kantor adalah demi meminimalisir penularan virus corona.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan rapat yang harus dibahas sampai 1.000 orang tidak bisa digelar di kantor. Begitu juga jika menggunakan cara pertemuan daring atau online.

"Rapat virtual sdh dilakukan dengan sekup yang lebih kecil, saat ini rapat Kebijakan Umum Anggaran yang melibatkan 800 sampai dengan 1.000 orang tidak efektif menggunakan virtual," ujar Aziz saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).

Karena itu, Aziz menilai perlu dilakukan rapat di tempat lain yang lokasinya dinilai lebih aman. Sebab di gedung DPRD, ruangannya lebih tertutup dan aliran udara kurang bagus.

"Dipilih di puncak karena ruang gedung dewan semua tertutup full AC, di puncak terbuka dan ventilasinya bagus," jelasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Vaksinasi Dipercepat: Pembelian Vaksin Jangan Ada yang Ditutup-tutupi

Vaksinasi Dipercepat: Pembelian Vaksin Jangan Ada yang Ditutup-tutupi

News | Jum'at, 23 Oktober 2020 | 11:25 WIB

Politisi PDIP Sempat Usulkan Rapat Online daripada Bahas Anggaran di Puncak

Politisi PDIP Sempat Usulkan Rapat Online daripada Bahas Anggaran di Puncak

News | Jum'at, 23 Oktober 2020 | 11:18 WIB

Sosialisasi KPU Belum Maksimal, DPR: Partisipasi di Pilkada Bakal Turun

Sosialisasi KPU Belum Maksimal, DPR: Partisipasi di Pilkada Bakal Turun

News | Jum'at, 23 Oktober 2020 | 10:57 WIB

Di Tengah Pandemi 2020, UI tetap Jalankan Program Pengabdian Masyarakat

Di Tengah Pandemi 2020, UI tetap Jalankan Program Pengabdian Masyarakat

News | Jum'at, 23 Oktober 2020 | 10:47 WIB

Benarkah Memakai Kacamata Terlindung dari Covid-19?

Benarkah Memakai Kacamata Terlindung dari Covid-19?

Video | Jum'at, 23 Oktober 2020 | 11:15 WIB

Terkini

Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!

Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 00:05 WIB

Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media

Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 23:11 WIB

Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara

Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 22:45 WIB

Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis

Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 22:32 WIB

Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!

Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 22:22 WIB

Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja

Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 22:06 WIB

Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah

Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 21:52 WIB

KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar

KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 21:38 WIB

KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA

KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 21:27 WIB

Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi

Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi

News | Rabu, 03 Juni 2026 | 21:15 WIB