REGIONAL:
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum/JPU meminta majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus surat jalan palsu, Anita Kolopaking. Hal itu diungkapkan tim JPU dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (23/10/2020).
JPU menilai, surat dakwaan terhadap Anita telah disusun secara jelas dan cermat.
"Dalam surat dakawaan jaksa telah menerangkan secara jelas tindak pidana yang dilakukan terdakwa secara terang dan jelas. Seharusnya pensihat hukum hendaknya membaca seluruh surat dakwaan secara utuh, tidak sepotong sepotong," kata Jaksa Yeni Trimulyani.
Yeni melanjutkan, di dalam surat dakwaan juga telah memuat fakta pertemuan Anita dengan Brigjen Prasetijo Utomo. Keduanya bertemu untuk mengambil surat jalan hingga surat keterangan sehat atas nama Djoko Tjandra.
"Setelah Anita Kolopaking mendapatkan dokumem dokumen tersebut, saksi Prasetijo Utomo lalu menscan lalu mengirim pada Djoko Tjandra," ujar dia.
Atas dasar itu, tim JPU meminta agar hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Anita sepenuhnya. Kemudian, hakim juga diminta menerima dakwaan yang dibuat oleh JPU.
"Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Anita D Kolopaking. Menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum," papar Yeni.
Selanjutnya, hakim juga diminta melanjutkan perkara tersebut ke tahap pemeriksaan. Jika nantinya hakim mempunyai pendapat lain, JPU meminta agar ada putusan yang adil.
"Melanjutkan Pemeriksaan perkara Pidana atas nama Terdakwa Prasetijo Utomo. Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo at bono)," tuturnya.
Pada hari yang sama, JPU turut meminta hakim menolak eksepsi yang dilayangkan oleh dua terdakwa lainnya. Mereka adalah Djoko Tjandra dan Brigjen Prasetijo Utomo.
Dakwaan Jaksa
Djoko Tjandra bersama Anita Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo menjalani sidang perdana kasus surat jalan palsu, Selasa (13/10/2020) hari ini. Dalam sidang yang dihelat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ketiganya hadir secara virtual.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), ketiganya didakwa memalsukan surat jalan untuk berbagai kepentingan. Ketiganya terbukti melakukan, menyuruh hingga turut serta membuat surat palsu.
"Telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat," terang jaksa saat membacakan surat dakwaan.
Dalam perkara kasus surat jalan palsu, Djoko Tjandra disangkakan melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP. Dia diancam hukuman lima tahun penjara.
Sedangkan, Brigjen Prasetijo disangkakan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 Ayat 1 dan 2 KUHP. Jenderal bintang satu itu diancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.
Sementara, Anita Kolopaking dijerat dengan Pasal 263 Ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan.
TERPOPULER
