Suara.com - Cucu Proklamator RI Mohamamd Hatta, Gustika Yusuf mengkritik pemerintah dan DPR yang tidak transparan dalam merumuskan hingga mengesahkan Omnimbus Law Undang-undang Cipta Kerja. Menurutnya legislatif dan eksekutif tidak memiliki semangat anti korupsi dalam pembentukan UU sapu jagat tersebut.
"Jadi itu transparasi yang sangat kurang. Transparansi adalah bagian dari anti korupsi dan itu tidak diamini atau tidak dijalankan oleh DPR," kata Gustika dalam diskusi virtual bertajuk Refleksi Kritis Gerakan Kaum Muda Masa Kini, Rabu (28/10/2020).
Founder Girl Peace and Security itu berpandangan, gelombang aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja dari berbagai lapisan masyarakat sangat wajar. Pasalnya pemerintah dan DPR mengesahkan Omnimbus Law tanpa mendengar aspirasi dari masyarakat.
"Contoh waktu Omnibus Law tiba-tiba disahkan banyak sekali orang-orang yang marah-marah dan menurut aku pantas banget orang-orang marah," ujar dia.
Menurut Gustika, proses pengesahan UU Cipta Kerja sudah cacat politik. Bahkan hingga UU Cipta Kerja disahkan masyarakat tidak tahu isi draft final yang disahkan DPR dan pemerintah.
"Karena prosesnya saja sudah cacat politik, dalam arti kata tiba-tiba disahkan terus nggak ada angin, nggak ada hujan, sampai akhir kita nggak tahu yang mana yang disahkan teksnya itu," ucapnya.
Cucu Bung Hatta itu menegaskan, tidak ada yang salah dari aksi demonstrasi mahasiswa, buruh, petani dan berbagai elemen masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja tersebut.
"Tapi juga perlu diingat, DPR juga nggak kurang orang muda," tutur Gustika.
Gustika menambahkan, sikap kritis terhadap segala kebijakan yang merugikan masyarakat itu diperlukan.
"Kritis itu juga bukan hanya misalnya si A bilang ini dan diiyakan, tapi memahami sebenarnya isu-isu sosial seperti apa dan juga sistemnya seperti apa, dari mana kita ingin memperbaiki sistem tersebut. Seperti ini kalau bisa amin, nggak ada lagi yang mengesahkan undang-undang dengan cara kucing-kucingan begini," katanya.
TERPOPULER
