Infografis
Sedangkan hasil berikutnya dari perhitungan surat suara lewat pos akan condong ke Demokrat. Sarat pertanyaan terkait konstitusi Lebih dari 400 kasus hukum tentang pemilu tahun ini telah diajukan dan kedua pihak yang bertanding telah mengumpulkan tim hukum mereka menjelang pemilu.
Sebagian besar tuntutan hukum terkait penyelenggaraan pemilu akan diputuskan di pengadilan negara bagian, menurut Bruce Ackerman, ahli konstitusi dan profesor hukum di Yale Law School. Ackerman dan ahli lain percaya bahwa kecil kemungkinan akan terjadi kasus ketika Mahkamah Agung harus memutuskan hasil pilpres Bush vs Gore seperti yang terjadi tahun 2000 lalu.
Jika tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas suara elektoral karena perselisihan yang belum terselesaikan di negara bagian tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat yang baru terpilih akan memutuskan siapa yang akan menjadi presiden paling lambat 6 Januari, sebagaimana yang ditetapkan dalam Konstitusi AS.
Namun keadaan ini terakhir kali ini terjadi pada abad ke-19. Jika tidak ada presiden yang diputuskan pada hari pelantikan pada 20 Januari, akan ada orang yang menjadi penjabat presiden. Orang tersebut bisa berupa wakil presiden yang telah terpilih atau Ketua DPR.
Namun ini juga tergantung pada apakah senat telah berhasil memilih wakil presiden sebelum Januari 20. Kemungkinan lain yang juga bisa terjadi adalah Trump menolak untuk menerima hasil pemilu jika dia kalah. Menanggapi komentar Trump pada bulan September yang menyatakan bahwa "Kita lihat nanti apa yang terjadi," para senator dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang menjamin berlangsungnya transisi kekuasaan secara damai. Banyak pengamat berharap bahwa hasil pemilu akan cukup jelas.
“Saya secara umum optimis bahwa kita akan membuat hal ini berhasil karena minat pada pemilu sangat tinggi,” pungkas Goldenberg. Ed.: ae/as
