alexametrics

Belum Urus SKT ke Kemendagri, FPI Tidak Diakui Sebagai Ormas

Chandra Iswinarno | Ria Rizki Nirmala Sari
Belum Urus SKT ke Kemendagri, FPI Tidak Diakui Sebagai Ormas
Massa dari berbagai organisasi Islam membawa bendera di Markas Front Pembela Islam (FPI), Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11/2020). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

FPI harus melengkapi 20 berkas administrasi agar bisa mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ke Kemendagri.

Suara.com - Front Pembela Islam (FPI) disebut tidak terdaftar sebagai organisasi massa (ormas) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena itu, keberadaan FPI pun tidak diakui. 

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan menjelaskan setiap ormas itu harus mengurus ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) per lima tahun sekali. FPI sendiri sudah melakukannya hingga tiga kali. 

"Yang SKT terakhir itu masa berlakunya habis 20 Juni 2019," jelas Benny saat dihubungi, Sabtu (21/11/2020). 

Setelah SKTnya berakhir, FPI dikatakan belum mengajukan perpanjangannya lagi. 

Baca Juga: Sudah Tidak Aktif Sejak 2019, FPI Jadi Ormas Illegal?

Benny mengatakan pihak FPI masih memiliki keinginan untuk memperpanjang SKT. Akan tetapi, masih ada persyaratan yang belum dipenuhi dalam proses tersebut. 

Menurutnya, ada satu persyaratan yang tersisa yakni soal AD/ART. Biasanya setiap organisasi itu menyusun AD/ART dalam musyawarah nasional. Namun, FPI belum melangsungkannya. 

Kalau SKT tidak diperpanjang, Benny menuturkan maka ormas tersebut tidak diakui karena sifatnya tidak terdaftar secara resmi. 

"Tidak terdaftar tidak diakui sebagai ormas yang mengikuti aturan. Kalau tidak terdaftar tidak ada seharusnya tidak diakui."

Sebelumnya diberitakan, FPI baru menyerahkan 15 berkas administrasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperpanjang perizinan sebagai organisasi masyarakat atau Ormas. Sehingga FPI belum juga memenuhi syarat administrasi tersebut.

Baca Juga: Sejak Tahun 2019, FPI Bukan Lagi Ormas yang Terdaftar di Kemendagri

FPI harus melengkapi 20 berkas administrasi agar bisa mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ke Kemendagri. Karena masih ada yang kurang, maka Kemendagri sudah menyurati FPI secara resmi.

Komentar