- Pakar hukum mengingatkan Pemerintah Indonesia waspada skema perdamaian Gaza Donald Trump karena indikasi akal bulus Israel.
- Skema tersebut diduga merupakan strategi jangka panjang mengosongkan Gaza dan mengubah demografi menjadi kawasan komersial eksklusif.
- Indonesia harus hati-hati agar tidak terlibat pelucutan senjata Palestina di bawah mandat BOP, berisiko merusak citra dan stabilitas domestik.
Suara.com - Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk waspada terhadap skema perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Donald Trump melalui Board of Peace (BOP). Ia menilai terdapat indikasi kuat adanya akal bulus Israel di balik rencana rekonstruksi wilayah tersebut.
Hikmahanto menyoroti adanya pola sistematis yang bertujuan mengosongkan wilayah Gaza dari penduduk asli Palestina, terlebih dengan kedok misi kemanusiaan dan perdamaian.
Skema ini dinilai sebagai strategi jangka panjang untuk mengubah demografi Gaza menjadi kawasan komersial eksklusif.
"Ini kayaknya jebakan. Jebakan yang kelihatannya manis, tetapi ujungnya nih yang nggak manis. Ujungnya itu adalah rakyat Palestina tidak akan mendapatkan negaranya," kata Hikmahanto, dikutip dari podcast di YouTube Forum Keadilan TV bertajuk Akal-akalan Trump Rekonstruksi Gaza, Minggu (22/2/2026).
Dalam analisisnya, dipaparkan Hikmahanto, evakuasi warga sipil dengan alasan pengobatan dan pembangunan infrastruktur mewah merupakan langkah awal pengusiran secara halus.
"Sekarang manis nggak kalau misalnya, 'Sudah kamu keluar yang sakit, ya kita evakuasi, kita sembuhkan dan lain sebagainya'? Pasti manislah, manusiawi sekali," ucapnya.
"Demikian juga dengan 'Kita bangun dan lain sebagainya, kamu minggir dulu ya', tapi ketika masuk, harganya mahal nih gitu kan. Uangnya dari mana? Mereka bekerja apa? Apa itu gratis atau tidak?" imbuhnya.
Lebih lanjut, Hikmahanto memperingatkan pemerintah agar tidak tergiur dengan keistimewaan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump.
Ia khawatir sikap naif demi mendapatkan keuntungan diplomatik justru akan menjerumuskan Indonesia ke dalam posisi sulit, baik secara internasional maupun domestik.
"Jangan sampai kita itu naif karena ingin lebih dekat dengan Trump, kita dapat favor katakanlah begitu ya, keistimewaan-keistimewaan dari Amerika Serikat di bawah Trump gitu ya, lalu kemudian kita bilang, 'Oh ya udah bagus nih.' gitu," ungkapnya.
Strategi 'kuda Troya' yang kerap digembar-gemborkan sebagai alasan Indonesia masuk ke dalam Dewan Perdamaian itu, kata akademisi UI tersebut, justru berisiko besar gagal.
Pasalnya, terdapat perbedaan visi fundamental antara Indonesia yang menginginkan kemerdekaan Palestina dengan Israel yang menolaknya. Kondisi ini membuat posisi tawar Indonesia rentan dimanipulasi oleh pimpinan BOP.
Hikmahanto juga menyoroti rencana pengiriman personel keamanan atau International Stabilization Force (ISF). Menurut dia, mandat pengiriman pasukan Indonesia hanya boleh dilakukan di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Jika Indonesia terlibat melucuti senjata kelompok pejuang Palestina, seperti Hamas, atas instruksi BOP, hal tersebut dinilai akan merusak citra negara dan mengancam stabilitas politik dalam negeri.
"Kalau mandatnya dari BoP dan tugasnya adalah melucuti senjata Hamas, kita jadi anteknya Israel. Ini yang bahaya. Ini menjadi melegitimasi yang seharusnya dilakukan oleh Israel apa yang terjadi hari ini, tapi ini Indonesia," terangnya.
TERPOPULER
