Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mengetahui Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan KPK.
Edhy Prabowo adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan sejak lama dikenal sebagai tangan kanan Prabowo Subianto.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
"Iya, sudah tahu, kami sudah melaporkan kepada ketua umum," kata Dasco di DPR, Rabu (25/11/2020).
Dia menuturkan, Prabowo juga sudah memberikan arahan kepada kader-kadernya setelah Edhy Prabowo dibekuk KPK.
"Jadi arahan ketua umum adalah, menunggu perkembangan dan informasi lebih lanjut dari KPK," kata Dasco.
Tamat
Sementara politikus Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, cita-cita Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden RI sudah tamat seiring ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK.
Karena itu, menurut Poyuono, ditangkapnya Edhy akan berpengaruh besar terhadap Partai Gerindra yang berimbas kepada impian Prabowo menuju kursi RI-1 bisa dibilang tamat.
Baca Juga: Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Begini Reaksi Gerindra
"Dengan ditangkapnya Edhy Prabowo, maka tamat sudah cita-cita Prabowo jadi presiden Indonesia. Serta akan berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Gerindra," kata Poyuono.
Sebelumnya, Poyuono mengatakan semua masyarakat harus mendukung langkah KPK terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Poyuono memandang Edhy merupakan kader Partai Gerindra terbaik yang sangat dekat dengan Ketua Umum Prabowo Subianto.
Kata dia, karenanya penangkapan Edhy bakal menjadi tamparan keras bagi Prabowo.
"Ini pelajaran besar sekaligus tabokan besar bagi Prabowo sebagai bos besarnya Edhy Prabowo. Bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat ternyata justru Edhy Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan," tutur Poyuono dalam keterangannya, Rabu (25/11/2020)
Menurut Poyuono, seharusnya Prabowo dapat mengingatkan dan melarang para kadernya dan keluarganya untuk memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis.
