Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengultimatum Menteri Sosial Juliari P Batubara untuk menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penerimaan bantuan sosial Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.
Selain Mensos Juliari, KPK juga belum menangkap satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) di Kementerian Sosial, Adi Wahyono (AW).
"KPK mengimbau kepada JPB (Juliari P Batubara) dan AW (Adi Wahyono) untuk kooperatif segera menyerahkan diri ke KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi Pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020) dini hari.
Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan sejak Jumat hingga Sabtu (5/12/2020) dini hari itu KPK baru menangkap tiga tersangka yakni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (MJS) dan dua pihak swasta pemberi suap, Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke.
Adapun barang bukti yang disita tim di lapangan yakni uang mencapai Rp 14,5 miliar.
"Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan uang dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing, masing-masing sejumlah sekitar Rp 11, 9 miliar, sekitar USD 171,085 (setara Rp 2,420 miliar) dan sekitar SGD 23.000 (setara Rp 243 juta)," ungkap Ketua KPK Firli Bahuri.
Tiga penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sedangkan pemberi suap, Disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
TERPOPULER
