Suara.com - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyerukan penolakan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut dilakukan lantaran pilkada kali ini dianggap hanya bertujuan untuk menguntungkan oligarki.
Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah mengatakan, kalau Pilkada Serentak 2020 hanya sebuah pesta demokrasi buatan. Karena menurutnya pilkada itu hanya dibuat untuk menentukan pemegang omnibus law cipta kerja di daerah.
"Pilkada Serentak 2020 itu adalah pesta demokrasi palsu, sekedar pemilihan operator omnibus law cipta kerja di daerah," kata Merah dalam akun Twitter @jatamnas pada Selasa (8/12/2020).
Merah menyoroti soal realisasi dari omnibus law cipta kerja di mana kewenangan pemerintah daerah ditarik ke pemerintah pusat. Sehingga aktor-aktor penting di balik omnibus law cipta kerja juga terlibat menjadi tim sukses pada pilkada di sejumlah daerah.
Karena itulah, JATAM menyerukan ke publik untuk bisa lebih kritis dan mulai mengambil sikap tegas.
"Kita lanjutkan pembangkangan dengan menolak Pilkada Serentak 2020 yang hanya menguntungkan oligarki."
