REGIONAL:
Suara.com - Ahli epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman menilai negara yang menggunakan otorisasi penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin adalah bentuk kegagalan negara menangani pandemi.
Dicky menjelaskan, negara yang penanganan pandeminya baik pasti tidak akan menggunakan EUA dan lebih memilih menggunakan vaksin dengan prosedur normal.
"Sebagai praktisi dan peneliti pandemi sejak 2003, saya melihat opsi otorisasi penggunaan darurat (EUA) vaksin oleh suatu negara, mencerminkan atau berkaitan dengan gagalnya negara-negara tersebut dalam pengendalian pandeminya. Berbeda halnya dengan negara yang sukses, mereka memilih berhati-hati dan lakukan prosedur baku," kata Dicky, Rabu (9/12/2020).
Kemudian, Dicky menyebut program vaksinasi yang dilakukan oleh negara seharusnya dilakukan secara sukarela tanpa paksaan jika komunikasi bencana terhadap warganya sudah sukses sejak awal.
"Negara-negara yang sukses kendalikan pandemi covid-nya melakukan prinsip voluntary ini," katanya.
"Salah satu upaya meningkatkan trust masyarakat adalah dengan contoh langsung. Pejabat publik dan tokoh bisa menjadi penerima vaksin pertama sekaligus membangun trust," sambungnya.
Dia juga mewanti-wanti Indonesia yang baru mengimpor vaksin Covid-19 buatan perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac Biotech karena vaksin ini belum ada laporan efikasinya yang jelas.
Sejauh ini baru tiga vaksin yang merilis efektivitas lebih dari 90 persen, antara lain Moderna-NIAID, Pfizer-Biontech dan Astrazeneca-Oxford.
"Selain syarat pertama adanya vaksin yang terbukti aman dan punya efikasi yang memadai dan optimal, maka keberhasilan program vaksinasi juga tergantung pada cakupan vaksinasi yang tinggi, serta angka reproduksi yang rendah. Ketiganya tidak bisa diabaikan," tutur Dicky.
Sebelumnya, pemerintah mengimpor 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac Biotech yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng dari Beijing, China pada Minggu (6/12/2020) malam.
Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan akan menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA) agar vaksin ini bisa segera disuntikkan kepada tenaga medis yang menjadi prioritas pertama.
Pemerintah juga tengah mengupayakan agar pada awal Januari 2021 mendatang, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya bisa didatangkan.
TERPOPULER
