Belum Terapkan Hukuman Mati Bagi Juliari, KPK: Tak Ada Intervensi Politik

Rizki Nurmansyah, Yosea Arga Pramudita

Sabtu, 12 Desember 2020 | 16:42 WIB
Belum Terapkan Hukuman Mati Bagi Juliari, KPK: Tak Ada Intervensi Politik
Menteri Sosial nonaktif Juliari P Batubara mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kasus dugaan suap suap penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 atas tersangka Menteri Sosial RI nonaktif, Juliari P Batubara murni penegakan hukum.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, tidak ada intervensi politik terkait wacana penerapan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 3 terkait Tuntutan Hukuman Mati.

Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima suap dalam program bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Pihak KPK menyatakan, selama ini setiap penindakan dalam operasi tangkap tangan (OTT) hanya dikenakan Pasal 12 dan Pasal 5 UU Tipikor. Padahal, hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat 2.

"Kemarin dari gelar perkara yang dihadirkan oleh seluruh penyelidik, penyidik dan penuntut umum serta struktur penindakan dan pimpinan KPK bersepakat diterapkan pasal penyuapan. Karena bukti permulaan yang ada itu adalah pasal-pasal penyuapan," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu (12/12/2020).

"Enggak ada (intervensi politik) ini murni penegakkan hukum. Jadi tidak ada kaitannya dengan latar belakang politik dari para tersangka," lanjutnya.

Status tersangka yang tersemat pada Juliari Batubara sempat memunculkan wacana penerapan ancaman hukuman mati.

Pasalnya, Ketua KPK Firli Bahuri pernah menyatakan ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi anggaran pandemi Covid-19.

Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) mendapatkan Rp 17 miliar.

baca juga

Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nonalam.

Ali menjelaskan, pihaknya membutuhkan waktu lama guna membuktikan adanya kerugian negara pengadaan bansos Covid-19—sebab karena ancaman Pasal 2 UU Tipikor berlaku jika adanya kerugian negara.

"Jadi tidak ada kemudian disitu langsung Pasal 2 atau Pasal 3, itu penyelidikan terbuka," jelas Ali.

Ali menambahkan, pihaknya akan mengembangkan perkara ini guna mengetahui apakah ada kerugian negara atau tidak.

Jika terdapat kerugian negara, tidak menutup kemungkinan KPK akan menerapkan Pasal 2 UU Tipikor.

"Oleh karena itu tentu untuk perkara ini nanti melihat perkembangan penyidikan dari keterangan saksi-saksi, sejauh nanti bukti permulaan yang cukup untuk itu adanya Pasal 2 dan 3. Kami pasti akan menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 yang ada dugaan kerugian negara," papar Ali.

Lebih lanjut, Ali mengemukakan, penerapan Pasal 2 akan dikembangkan melalui keterangan para saksi.

Tentunya, hal ini dilakukan melalui proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK

"Fakta-fakta nanti bisa diperoleh dalam proses penyidikan terbuka. Pasal 2 dan Pasal 3 itu penyelesaiannya panjang karena berhubungan kerugian negara. Yang harus menetapkan bukan KPK. Ini perlu melibatkan BPK dan BPKP," tutup dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

KPK Ungkap Dugaan Aliran Uang ke BPK dari Bupati Anom untuk Pengurusan Hasil Audit

KPK Ungkap Dugaan Aliran Uang ke BPK dari Bupati Anom untuk Pengurusan Hasil Audit

News | Rabu, 18 November 2026 | 18:44 WIB

Dua Kali Mangkir, KPK Buka Peluang Terbitkan Surat Penangkapan Dedi Congor

Dua Kali Mangkir, KPK Buka Peluang Terbitkan Surat Penangkapan Dedi Congor

News | Rabu, 18 November 2026 | 17:11 WIB

Klaim KPK Salah Tangkap, Fahd A Rafiq Akui 'Guyur' Rp70 Miliar Buat Muktamar NU

Klaim KPK Salah Tangkap, Fahd A Rafiq Akui 'Guyur' Rp70 Miliar Buat Muktamar NU

News | Rabu, 18 November 2026 | 08:39 WIB

Siapa Pemberi Uang ke Bupati Pemalang? KPK Periksa Dua Saksi dari Pihak Swasta

Siapa Pemberi Uang ke Bupati Pemalang? KPK Periksa Dua Saksi dari Pihak Swasta

News | Selasa, 17 November 2026 | 17:48 WIB

Dua Kali Mangkir, KPK Belum Bisa Pastikan Dedi Congor Benar-benar Sakit

Dua Kali Mangkir, KPK Belum Bisa Pastikan Dedi Congor Benar-benar Sakit

News | Selasa, 17 November 2026 | 13:17 WIB

Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT

Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT

News | Senin, 16 November 2026 | 22:05 WIB

Kasus Dana Hibah, KPK Sita 2 Unit Rumah di Jawa Timur dari Orang Kepercayaan Anwar Sadat

Kasus Dana Hibah, KPK Sita 2 Unit Rumah di Jawa Timur dari Orang Kepercayaan Anwar Sadat

News | Senin, 16 November 2026 | 19:48 WIB

Diduga Kelola Fee Dana Hibah Pokmas Jatim, Orang Kepercayaan Anwar Sadad Ditahan KPK

Diduga Kelola Fee Dana Hibah Pokmas Jatim, Orang Kepercayaan Anwar Sadad Ditahan KPK

News | Senin, 16 November 2026 | 19:42 WIB

KPK Panggil Tersangka Bagus Wahyudyono di Kasus Pokmas, Bakal Ditahan?

KPK Panggil Tersangka Bagus Wahyudyono di Kasus Pokmas, Bakal Ditahan?

News | Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB

Kasasi Kandas di MA, KPK Siap Eksekusi Nurhadi dan Buru Uang Pengganti Rp 137,1 Miliar

Kasasi Kandas di MA, KPK Siap Eksekusi Nurhadi dan Buru Uang Pengganti Rp 137,1 Miliar

News | Senin, 16 November 2026 | 11:32 WIB

Terkini

Shayne Pattynama Sentil Netizen yang Kritik Kondisi Fisiknya Usai TC Timnas Indonesia

Shayne Pattynama Sentil Netizen yang Kritik Kondisi Fisiknya Usai TC Timnas Indonesia

Bola | Kamis, 19 November 2026 | 10:35 WIB

Lupa Password Email? Ini Cara Melihat Sandi yang Tidak Tersimpan di Google Chrome

Lupa Password Email? Ini Cara Melihat Sandi yang Tidak Tersimpan di Google Chrome

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 10:34 WIB

Penetapan Upah Minimum 2027 Mengacu UU Baru, Kepala Daerah Diminta Patuh!

Penetapan Upah Minimum 2027 Mengacu UU Baru, Kepala Daerah Diminta Patuh!

News | Kamis, 19 November 2026 | 10:34 WIB

Bentuk Apresiasi, Sutradara Film The King's Warden Beri Bonus Rp29 Miliar!

Bentuk Apresiasi, Sutradara Film The King's Warden Beri Bonus Rp29 Miliar!

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 10:30 WIB

Apakah GTA 6 Bisa di PC? Ini Cara Main di Komputer

Apakah GTA 6 Bisa di PC? Ini Cara Main di Komputer

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 10:28 WIB

Sinopsis The Hunchback, Soul of Paris Tayang 27 November di Netflix

Sinopsis The Hunchback, Soul of Paris Tayang 27 November di Netflix

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 10:27 WIB

Gasak Motor Teman Kencan demi Judol, Pemuda Lampung Dijebak Akun Palsu OMI

Gasak Motor Teman Kencan demi Judol, Pemuda Lampung Dijebak Akun Palsu OMI

Lampung | Kamis, 19 November 2026 | 10:21 WIB

Urutan Skincare Pagi Wardah Crystal Secret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun

Urutan Skincare Pagi Wardah Crystal Secret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 10:20 WIB

Emosional Mees Hilgers Comeback ke Timnas Indonesia: di Sinilah Akar dan Darah Saya Berasal

Emosional Mees Hilgers Comeback ke Timnas Indonesia: di Sinilah Akar dan Darah Saya Berasal

Bola | Kamis, 19 November 2026 | 10:20 WIB

Cara Mencegah Baju Bau Apek di Lemari, Cukup Lakukan 8 Kebiasaan Ini

Cara Mencegah Baju Bau Apek di Lemari, Cukup Lakukan 8 Kebiasaan Ini

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 10:19 WIB

×