Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengefektifkan sistem pemberantasan praktik korupsi. Hal itu diharapkannya dapat berpengaruh baik untuk menghapus kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
Pesan itu disampaikan oleh Jokowi saat berpidato dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2020 melalui siaran telekonferensi dari Istana Negara, Rabu (16/12/2020).
"Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan," kata Jokowi yang dikutip Suara.com melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.
Jokowi menuturkan, pemerintah berupaya untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik. Hal tersebut dilakukan guna memperkecil peluang terjadinya korupsi.
Adapun reformasi sektor perizinan dan pelayanan publik itu berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.
"Sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah," ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan kalau pemerintah berupaya keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Kata dia, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur nan rumit akan terus dipangkas dan disederhanakan dengan dukungan teknologi.
Untuk mendukung upaya itu, Jokowi menilai perlu adanya dukungan pengawasan baik secara internal maupun eksternal.
"Pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga diluar pemerintah dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah," ujar Jokowi.
Baca Juga: Listrik di KPK Padam, Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Ikut Padam
