Suara.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten dan kota, sehingga Jateng menjadi juara umum penghargaan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jateng menyabet empat penghargaan sekaligus dalam upaya pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik.
Penghargaan itu diberikan saat puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) secara daring, Rabu (16/12/2020).
"Tentu kami senang dan memberikan apresiasi pada pemerintah Kabupaten/Kota juga teman-teman di Pemprov Jateng atas capaian ini. Ini membuktikan bahwa pengelolaan LHKPN dan gratifikasi makin membaik," kata Ganjar.
Hadir dalam acara itu, Presiden Joko Widodo, sejumlah menteri kabinet dan pimpinan lembaga serta kepala daerah.
Untuk kategori pemerintah daerah, juara 1 sampai 3 semuanya diraih Jateng, yang mana Kabupaten Boyolali menjadi juara pertama, disusul Kabupaten Banyumas, dan Provinsi Jateng sebagai juara ketiga. Sementara, satu lagi penghargaan diraih oleh DPRD Jateng sebagai juara pertama kategori legislatif daerah.
Adapun dari lima finalis se-Indonesia untuk kategori pemerintah daerah, juara umuma disabet Jateng, dengan Boyolali sebagai juara pertama, disusul Banyumas sebagai juara kedua dan Pemprov Jateng sebagai juara ketiga.
"Artinya apa, sekarang unit pengelola gratifikasi di tingkat kabupaten/kota membaik. Ini menurut saya, menjadi satu indikasi bahwa komitmen kepala daerah dan pemerintah daerah di kabupaten/kota Jateng juga meningkat. Mudah-mudahan ini menjadi tren yang bagus dalam pencegahan korupsi khususnya dalam pengelolaan gratifikasi," jelasnya.
Ganjar juga mengapresiasi capaian DPRD Jateng, yang berhasil menjadi yang terbaik kategori legislatif daerah. Menurutnya, ini sistem yang perlu selalu dikawal agar ke depan menjadi lebih baik.
"Mudah-mudahan level kabupaten/kota, DPRD-nya meniru sistem di DPRD Provinsi Jateng. Saya senang dan saya ucapkan selamat kepada semuanya," pungkasnya.
Sementara itu, Jokowi mengatakan, penting untuk menjaga integritas dan budaya malu korupsi. Untuk mewujudkan itu, pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini kepada seluruh elemen masyarakat.
"Generasi-generasi antikorupsi harus terus dilahirkan agar masa depan negara menjadi lebih baik," tegasnya.
Jokowi juga minta semua lembaga pemerintahan untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan menyederhanakan proses pelayanan pada masyarakat. Hal itu penting dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana korupsi.
"Reformasi di sektor perizinan dan layanan publik merupakan upaya untuk memperkecil ruang tindak pidana korupsi. Pemerintah berusaha keras melakukan reformasi besar-besaran untuk itu, dengan memangkas prosedur yang rumit, mekanisme disederhanakan dan didukung dengan penggunaan teknologi," pungkasnya.
TERPOPULER
