Suara.com - Presiden PKS Ahmad Syaikhu melihat ada kesan tebang pilih terkait penindakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Ia berujar penindakan hukum tidak tegas dan menyeluruh kepada semua kalangan.
"Sampai hari ini tentu kita melihat fenomena seolah-olah penegakan hukum law enforcement (kondisi penegakan hukum), juga ini kadang-kadang tebang pilih," kata Syaikhu di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (17/12/2020).
Syaikhu mencontohkan, terkait penerapan protokol di bandara. Menurutnya, maskapai plat merah dianggap telah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Namun di sisi lain, maskapai swasta justru melonggarkan protokol tersebut.
"Maskapai swasta diberikan kelonggaran seolah-olah tidak ada lagi physical distancing," ujar Syaikhu.
Kata dia, adanya perbedaan disiplin protokol kesehatan tersebut, menjadi tanda tanya bagi masyarakat soal ketegasan aparat dan pemerintah dalam menegakan aturan.
"Hal ini jadi kemudian tanda tanya di masyarakat ada apa penegakan hukum kita terkait masalah covid ini kerumuman physical distancing dan sebagainya tidak tegas dan menyeluruh. Jika itu menjadi sebuah standar yang dilakukan pada seluruh masyarakat seluruh perusahaan dan hal-hal berkepentingan lainnya," ujar Syaikhu.
