Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI-Perjuangan, Gilbert Simanjuntak ragu Gubernur Anies Baswedan memiliki data valid warga Jakarta penerima vaksin Covid-19. Sebab, kata dia, pendataan yang buruk sudah terjadi saat pembagian bantuan sosial atau bansos untuk warga terdampak pandemi.
Gilbert khawatir kejadian saat distribusi bansos itu akan terulang. Banyak warga yang seharusnya tidak mendapatkan paket sembako malah menerimanya.
Mulai dari anggota DPRD, pemilik rumah mewah, dan banyak warga mampu yang malah terdaftar sebagai penerima Bansos.
"Melihat ketidaksiapan Pemprov DKI dalam daftar penerima bansos, walau sudah saya ingatkan jauh sebelumnya, saya lihat akan terulang dalam daftar penerima vaksin," kata Gilbert kepada wartawan, Rabu (30/12/2020).
Menurut Gilbert, Pemerintah Daerah memiliki wewenang melakukan pendataan penerima vaksin, di samping Pemerintah Pusat mengurus masalah kualitas antigen. Namun sejauh ini, ia sendiri baru mengetahui data penerima vaksin berdasarkan angka secara agregat saja.
"Bukan data berdasarkan nama, alamat, dan NIK. Kelemahan ini juga sebenarnya terjadi secara nasional, dimana kegunaan NIK tidak seperti bayangan yang diberikan sewaktu gencarnya pemberian NIK," ujarnya.
Karena itu, ia meminta agar Anies memperbaiki masalah pendataan penerima vaksin ini. Apalagi Jakarta merupakan daerah episentrum penularan Covid-19 terbesar di Indonesia.
"DKI sebaiknya sebagai episentrum bergerak lebih cepat, terarah, dan mumpuni. Sisa waktu sebelum vaksinasi dilakukan harus dimaksimalkan," pungkasnya.
TERPOPULER
