Suara.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan kebijakan pembukaan sekolah di tengah masa pandemi COVID-19 sudah diserahkan kepada pemerintah daerah yang dianggap paham betul situasi wilayahnya.
Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im mengatakan pemerintah daerah atau kantor wilayah Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota akan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 daerah, pihak sekolah, dan orang tua sebelum membuka sekolah.
"Pemberian izin PTM juga dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah provinsi/kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan kapasitas wilayah masing-masing memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan," kata Ainun dalam keterangannya, Senin (4/1/2021).
Aturan teknis mengenai protokol kesehatan ketat selama pembelajaran tatap muka juga sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.
Ainun menegaskan keputusan terakhir tetap berada pada orang tua atau wali siswa untuk merestui anaknya pergi ke sekolah atau tidak, sekolah tetap harus menyediakan layanan pembelajaran jarak jauh.
"Pembelajaran Tatap Muka sifatnya diperbolehkan, tidak diwajibkan, sehingga keputusan akhir tetap ada di orang tua. Jika orang tua belum nyaman maka siswa dapat melanjutkan proses belajar dari rumah," ucapnya.
Sementara itu, sejumlah daerah memutuskan untuk menunda pelaksanaan sekolah tatap muka pada 4 Januari karena pandemi covid-19 belum terkendali.
