REGIONAL:
Suara.com - Terdakwa Jaksa Pinangki Sirnamalasari mengaku dirinya menerima pesan WhatsApp dari eks kader Partai Nasdem Andi Irfan Jaya soal action plan pengurusan fatwa di Mahkamah Agung atau MA untuk Djoko Tjandra.
Hal itu disampaikan Pinangki dalam sidang pemeriksaan sebagai terdakwa dalam perkara gratifikasi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2020).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung awalnya menanyakan Pinangki apakah mengetahui soal action plan Djoko Tjandra.
"Bulan Februari (tahun 2020) itu saya pernah di-forward apakah itu dokumen yang sama atau tidak saya lupa oleh Andi Irfan di-forward ke saya," kata Pinangki dalam sidang.
Kemudian, kata Anita, ketika mendapatkan kiriman action plan itu dari Eks nasdem. Ia, pun meneruskan dokumen itu kepada mantan pengacara Djoko, Anita Kolopaking.
"Iya Andi Irfan, karena chatnya ada di situ. Kemudian, waktu itu saya forward lagi ke Anita," ucap Pinangki
Pinangki pun mengakui bahwa ia bersama Andi Irfan dan Anita membahas dokumen action plan. Lantaran pada bulan desember 2019 bahwa Djoko Tjandra menolak action plan itu.
"Kami waktu itu membahas masalah, Anita bilang ini katanya adalah action plan yang pernah ditolak Djoko Tjandra pada bulan Desember. Jadi, waktu itu kami membahas mengenai penolakan bulan Desember. Tapi saya tidak membaca detailnya," ucap Pinangki.
Jaksa pun kembali mencecar Pinangki ihwal siapa yang membuat action plan tersebut. Namun, Anita mengaku tak tahu-menahu.
"Pertama detail saya tidak buat action plan, saya tidak minta dibuatkan action plan," klaimnya.
Dakwaan Jaksa
Sebelumnya, Pinangki didakwa menerima uang senilai 500 ribu USD dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu dilakukan agar Djoko Tjandra --yang saat itu masih buron-- tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih atau cassie Bank Bali.
Perkara ini dimulai saat Pinangki bertemu sosok Rahmat dan Anita Kolopaking pada September 2019. Saat itu, Pinangki meminta agar Rahmat dikenalkan kepada Djoko Tjandra.
Kemudian, Anita Kolopaking akan menanyakan ke temannya yang seorang hakim di MA mengenai kemungkinan terbitnya fatwa bagi Djoko Tjandra. Guna melancarkan aksi itu, Djoko Tjandra meminta Pinangki untuk membuat action plan ke Kejaksaan Agung.
Pada tanggal 12 November 2019, Pinangki bersama Rahmat menemui Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Kepada Djoko Tjandra, Pinangki memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum.
Jaksa pun mendakwa Pinangki melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor.
Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.
TERPOPULER
