Dirjen Andy Rachmianto: Ini 3 Prioritas Kebijakan Diplomasi PWNI Kemenlu

Suara.com - Diplomasi Kementerian Luar Negeri sepanpang tahun 2020 fokus menangani kasus pandemi covid-19 yang dialami WNI di berbagai belahan dunia. Seluruh diplomat Kemenlu yang tersebar di 109 perwakilan di luar negeri fokus membantu WNI di luar negeri, baik terkait logistik, pembagian masker, pemulihan dampak sosial dan ekonomi akibat covid, hingga pemulangan WNI dari sejumlah negara.

“Radar perwakilan kita di luar negeri semua fokus menangani covid. Kami menghadirkan negara membantu warga kita di luar negeri, all aout,” kata Direktur Jendral Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Andy Rachmianto, dalam bincang media, Senin (11/1/2021).

Andy Rachmianto yang baru dilantik pada bulan Juni 2020, saat wabah covid-19 tengah berlangsung ini mengatakan, selain meneruskan dampak covid, pada tahun 2021, pihaknya memiliki tiga prioritas kebijakan diplomasi, khususnya diplomasi perlindungan WNI di luar negeri.

Pertama, penguatan sistem dan infrastruktur perlindungan. Penguatan sektor ini, antara lain menetapkan status beberapa perwakilan di luar negeri yang selama ini merupakan perwakilan citizen service, menjadi Perwakilan Perlidungan Terpadu.

“Ada 25 perwakilan di luar negeri yang sejak tahun 2004  sudah ditunjuk menjadi perwakilan citizen service, yang diganti menjadi PPT. Keberadaan PPT ini khususnya di negara-negara yang jumlah WNI banyak,” kata Andy.

penguatan infrastruktur juga dengan meningkatkan status perwakilan Tawao dar konsulat menjadi Konjen RI Tawao. Peningkatan ini berdasarkan kebutuhan wilayah perbatasan yang strategis, pintu keluar masuk wilayah Kalimantan Utara dan Malaysia. “Ada sekitar 600 WNI kita di Tawao,” kata Andy.

Kedua, dukungan anggaran ke seluruh perwakilan di luar negeri. Tahun lalu, Kemenlu menganggarkan Rp 25 miliar ke perwakilan di luar negeri khusus untuk menangani dampak covid 19, repatriasi, antisipasi kasus-kasus dampak pandemi, hingga bantuan prioritas ke kelompok rentan.

Ketiga membangun basis data Satu Data Indonesia yang melibatkan berbagai lembaga dan kementerian seperti imigrasi, kependudukan (dukcapil) dan lainnya. “Dua strategi yang kami lakukan adalah progran pemutakhiran data WNI di 129 perwakilan kita dengan memanfaatkan platform portal Peduli WNI. Kedua membangun integrated data operating system dengan perlindungan dan pelayanan yang akan dilalukan terus menerus,” kata Andy.

Terkait dengan anggaran yang akan dialokasikan tahun 2021 ini, Andy mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Rp 156 miliar untuk tahun 2021. "Jumlah ini masih lebih besar dibanding yang dialokasikan tahun lalu," kata Andy.