Suara.com - Tim advokasi enam laskar Front Pembela Islam (FPI) menilai adanya unsur sistematis yang dilakukan pemerintah untuk melumpuhkan organisasi pimpinan Habib Rizieq Shihab tersebut.
Berbanding terbalik dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut tidak adanya unsur pelanggaran HAM berat di balik tewasnya enam laskar FPI, tim advokasi justru merincikan banyaknya operasi yang dilakukan pemerintah terhadap ormas tersebut.
Tim advokasi setidaknya telah mencatat adanya 14 operasi yang dilakukan pemerintah sebagai buntut dari peristiwa tewasnya enam laskar FPI. Bahkan mereka menilai Komnas HAM bisa melihat adanya unsur pelanggaran HAM berat dari kejadian itu kalau misalkan bekerja secara amanah.
14 operasi yang dimaksud ialah operasi Black Propaganda dengan target Habib Rizieq dan FPI, operasi penggalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menolak keberadaan FPI dan Rizieq, operasi pemasangan berbagai spanduk untuk menolak FPI dan Rizieq, operasi kriminalisasi terhadap Rizieq dan tokoh-tokoh oposisi kritis.
Kemudian, operasi surveillance terhadap Rizieq dan beberapa tokoh oposisi kritis, yang berujung kepada pembunuhan terhadap enam orang pengawal Rizieq.
"Bahkan Komnas HAM sendiri menyatakan dalam laporannya ada pihak lain yang bukan dari aparat kepolisian yang melakukan operasi surveillance," kata anggota tim advokasi, Hariadi Nasution dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Suara.com, Jumat (15/1/2021).
Lalu operasi pembekuan rekening milik FPI dan para pengurusnya, operasi pelarangan kegiatan FPI melalui SKB enam institusi pemerintah, adanya pimpinan yang bertindak sebagai komandan operasi yang menggunakan kendaraan Land Cruiser hitam yang mengarahkan operasi pada dini hari tanggal 7 Desember 2020.
"Yang berujung pada hilangnya nyawa enam orang penduduk sipil," ucapnya.
Kemudian adanya konferensi pers dari pihak yang mengakui sebagai pembunuh enam orang penduduk sipil sebagai sarana untuk mengalihkan isu ini menjadi isu pemberantasan kriminalitas, penghilangan rekaman CCTV untuk menghilangkan jejak, menghilangkan bukti-bukti pembunuhan seperti penghapusan noda darah pada
lokasi TKP, memaksa warga untuk menghapus seluruh rekaman peristiwa dari HP masing-masing warga, dan memaksa penghapusan konten materi terkait FPI diseluruh media sosial dan media mainstream.
"Keseluruhan hal tersebut di atas harusnya menjadi pintu masuk untuk investigasi lebih
mendalam upaya untuk memutus mata rantai impunitas yang hingga hari ini masih terus berlangsung sebagai sistem penyelenggaraan negara," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, tim advokasi juga merasa Komnas HAM yang melakukan penyelidikan malah menjadi juru bicara dan bagian dari humas para pelanggar dalam hal ini anggota polisi yang masih berkeliaran dan bisa mengulangi perbuatannya sewaktu-waktu terhadap penduduk sipil.
Kecewa dengan hasil penyelidikan Komnas HAM, tim advokasi laskar FPI bakal terus memperjuangkan keadilan dan memutus mata rantai impunitas di tanah air. Bahkan mereka mengklaim telah melaporkan peristiwa tewasnya enam laskar FPI sebagai pelanggaran HAM berat ke level internasional.
"Karena terbukti sistem hukum Indonesia telah unwilling dan sekaligus unable untuk memutus mata rantai pelanggaran HAM berat yang para pelakunya hingga detik ini masih terus berkeliaran mengancam nyawa penduduk sipil di Indonesia."
TERPOPULER
