Infografis
Suara.com - China mengatakan ingin bekerja sama dengan pemerintahan baru AS Presiden Joe Biden, sambil mengumumkan sanksi terhadap mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo "yang berbohong dan menipu" dan 27 pejabat tinggi lain di bawah Donald Trump.
Langkah yang diumumkan pada Rabu (20/1) itu merupakan tanda kemarahan China, terutama atas tuduhan yang dibuat Pompeo pada hari terakhirnya di kantor bahwa China melakukan genosida terhadap Muslim Uighur. Penilaian ini juga dibenarkan oleh Anthony Blinken yang dipilih Biden untuk menggantikan Pompeo.
Dalam penolakan yang mencolok atas hubungannya dengan Washington di bawah Trump, kementerian luar negeri China itu mengumumkan sanksi itu dalam sebuah pernyataan yang muncul di lamannya sekitar waktu Biden mengambil sumpah presiden.
Pompeo dan yang lain telah "merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian langkah gila, sungguh-sungguh mencampuri urusan dalam negeri China, merongrong kepentingan China, menyinggung rakyat China, dan secara serius mengganggu hubungan China-AS," katanya.
Pejabat lain yang sedang lengser dan mantan pejabat Trump yang dijatuhi sanksi termasuk kepala perdagangan Peter Navarro, Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien dan John Bolton, Menteri Kesehatan Alex Azar, duta besar PBB Kelly Craft, dan mantan ajudan utama Trump, Steve Bannon.
Sebanyak 28 mantan pejabat dan anggota keluarga dekat akan dilarang memasuki China daratan , Hong Kong atau Makao, dan perusahaan serta institusi yang terkait dengan mereka dilarang melakukan bisnis dengan China.
Pompeo dan lainnya yang diberi sanksi tidak menanggapi permintaan komentar. Departemen Luar Negeri AS juga tidak menanggapi.
Brian O'Toole, pakar sanksi di wadah pemikir Atlantic Council, melihat langkah China sebagai pembalasan dan "pernyataan politik lebih dari apa pun".
"Saya menduga mereka akan kembali menerapkan kasus-per kasus daripada pembatasan yang dirumuskan dengan baik," katanya.
Baca Juga: Video Lengkap Joe Biden Dilantik Sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat
China telah menjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen AS dalam setahun terakhir, tetapi menargetkan mantan dan pejabat AS yang sedang lengser adalah ekspresi penghinaan yang tidak biasa.
