REGIONAL:
Suara.com - Sejumlah tokoh di lingkaran Istana segera bereaksi setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan secara terbuka ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dan diduga melibatkan pejabat tinggi negara.
Melalui akun media sosial, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak memiliki sangkut paut dengan gerakan politik tersebut.
Mahfud mengatakan, "Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui."
Mahfud menambahkan di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Partai Demokrat bisa dikudeta seperti itu.
"Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," kata Mahfud.
Sebelumnya, Moeldoko juga menyangkal terlibat dalam isu upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan pihak Istana Kepresidenan dan membuat AHY mengirimkan surat kepada Presiden.
"Sebenarnya saya masih diem-diem aja sih, karena saya tidak perlu reaktif dalam hal ini," ujar Moeldoko saat memberikan keterangan pers virtual di Jakarta, Senin malam.
"Poin pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan. Sekali lagi jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu pak Jokowi, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi itu urusan saya. Moeldoko ini, bukan selaku KSP. Moeldoko," ujar Moeldoko.
Dia mengatakan bahwa beberapa kali banyak tamu yang berdatangan ke kediamannya. Moeldoko mengatakan dirinya sebagai mantan Panglima TNI terbuka kepada siapa pun yang ingin bertemu, tanpa memberikan batas.
"Kepada siapa pun, apalagi di rumah ini. Terbuka 24 jam dengan siapa pun. Mereka datang berbondong-bondong, ya kita terima," ucap Moeldoko.
"Kemudian muncul isu itu. Mungkin dasarnya foto-foto ya. Orang ada dari Indonesia timur dari mana-mana datang ke sini kan kepingin foto sama gua. Sama saya. Ya saya terima aja apa susahnya. Itu lah menunjukkan seorang jenderal tidak punya batas dengan siapa pun. Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silakan saja. Saya tidak keberatan," tuturnya.
Berikutnya Moeldoko memberikan sebuah saran. Dia mengatakan sebagai seorang pemimpin seseorang harus kuat dan tidak mudah terombang-ambing.
"Berikutnya saran saya. Menjadi seorang pemimpin harus kuat, jangan mudah 'baperan', mudah terombang-ambing dan seterusnya. Kalau anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana ya diborgol aja kali ya. Begitu. Selanjutnya kalau ada istilah kudeta, kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar," kata Moeldoko kemudian menutup keterangan pers tanpa tanya jawab dengan media.
Analis politik Arif Nurul Imam sudah menduga respons AHY terkait dugaan adanya gerakan kudeta di tubuh Partai Demokrat yang dimotori oleh orang lingkaran Presiden akan menjadi polemik dan spekulasi politik.
"Dugaan itu tentu bisa benar dan bisa salah, namun secara politik pernyataan AHY secara terbuka tentu akan menjadi perdebatan politik dan friksi politik di elit lintas parpol," kata Arif kepada Suara.com.
Disebutkan, friksi politik ini akan merenggangkan konsolidasi politik dilevel elit politik nasional, terlepas benar atau tidak, pernyataan AHY soal adanya kudeta akan menjadi menyita perhatian publik.
Tujuan dari sikap responsif AHY seperti itu, dalam pandangan Arif, ada beberapa kemungkinan politik.
Pertama, sebagai antisipasi jika memang gerakan itu terjadi. Mengantisipasi dalam arti untuk mengkonsolidasikan internal partai dan mendapatkan dukungan publik, kata Arif.
Kedua, sikap AHY boleh jadi langsung atau tidak, akan memberi kesan bahwa Partai Demokrat terdzolimi yang bisa jadi berbuah keuntungan elektoral.
TERPOPULER