Jusuf Kalla: Din Syamsuddin Tidak Mungkin Radikal

Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Senin, 15 Februari 2021 | 19:59 WIB
Jusuf Kalla: Din Syamsuddin Tidak Mungkin Radikal
Jusuf Kalla. (Suara.com/Ria Rizki).

Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai mantan Ketua PP Muhammadiya Din Syamsuddin bukan penganut paham radikalisme. JK menganggap Din sebagai tokoh yang paling toleran.

Kenal baik akan sosok Din, membuat JK heran ada pihak yang melaporkan ke KASN atas dugaan radikal. Padahal menurutnya, Din merupakan pelopor antar umat beragama di kancah internasional.

"Pak Din sangat tidak mungkin radikal, dia adalah pelopor dialog antar agama dan itu tingkatannya internasional," kata JK dalam sebuah video yang dikutip Suara.com, Senin (15/2/2021).

Kemudian JK menyinggung soal pelaporan Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (ITB) kepada KASN. Itu dilakukan GAR ITB lantaran Din kerap melayangkan kritik terhadap pemerintah padahal berstatus sebagai ASN.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu menegaskan kalau Din bukan ASN yang berada di struktur pemerintahan, tetapi fungsional akademisi. Sebagaimana diketahui, Din juga menjadi dosen UIN Syarif Hidayatullah.

"ASN itu terbagi dua, ada ASN yang berada di struktur pemerintahan itu ASN yang tidak boleh kritik pemerintah karena dia berada di struktur pemerintah, ada ASN akademis sebagai dosen dan sebagainya, nah disitulah posisi pak Din. Ini bukan soal etik mengkritik sebagai ASN tapi dia mempergunakan suatu keilmuannya untuk membicarakan sesuatu," jelasnya.

JK berpendapat bahwa ASN dengan profesi dosen yang mengkritisi pemerintah bukan hanya Din saja. Tapi masih banyak ASN lainnya yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.

"Ada juga majelis rektor dari seluruh negeri kadang membuat pandangan yang berbeda dari pemerintah dan itu tidak apa-apa. Dosen-dosen universitas katakanlah di UI ada Pak Faisal Basri, dia kan selalu kritik pemerintah itu tidak apa-apa dia professional, dan itu tidak melanggar etika ASN kecuali kalau dia sebagai Dirjen kemudian mengkritik pemerintah, itu baru salah," tuturnya.

"Kalau seorang akademisi walaupun dia seorang ASN kemudian mengemukakan pandangannya meskipun berbeda dengan pemerintah, itu pandangan profesi dan kita harus hormati itu."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bingung Diserang Buzzer Soal Kritik, JK: Mereka Bertentangan dengan Jokowi

Bingung Diserang Buzzer Soal Kritik, JK: Mereka Bertentangan dengan Jokowi

Jakarta | Senin, 15 Februari 2021 | 19:37 WIB

Diserang Buzzer Jokowi Perkara Kritik, Jusuf Kalla Beri Balasan Menohok

Diserang Buzzer Jokowi Perkara Kritik, Jusuf Kalla Beri Balasan Menohok

Video | Senin, 15 Februari 2021 | 19:31 WIB

Singgung soal Buzzer, JK: Bertanya Saja Tak Boleh, Apalagi Mengkritik

Singgung soal Buzzer, JK: Bertanya Saja Tak Boleh, Apalagi Mengkritik

News | Senin, 15 Februari 2021 | 18:56 WIB

Din Syamsuddin Dituding Radikal, KASN: Belum Ada Bukti

Din Syamsuddin Dituding Radikal, KASN: Belum Ada Bukti

News | Senin, 15 Februari 2021 | 18:20 WIB

Diserang Buzzer Jokowi, JK: Bertanya Saja Tidak Boleh, Apalagi Kritik

Diserang Buzzer Jokowi, JK: Bertanya Saja Tidak Boleh, Apalagi Kritik

News | Senin, 15 Februari 2021 | 16:56 WIB

Terkini

Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan

Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:44 WIB

Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah

Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:30 WIB

Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo

Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:17 WIB

Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL

Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:13 WIB

KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan

KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:42 WIB

Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....

Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:39 WIB

Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan

Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:33 WIB

2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar

2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:29 WIB

Gerak Cepat TNI Pasca-Gempa Sulut: Ratusan Prajurit Evakuasi Korban hingga Sisir Dampak Tsunami

Gerak Cepat TNI Pasca-Gempa Sulut: Ratusan Prajurit Evakuasi Korban hingga Sisir Dampak Tsunami

News | Kamis, 02 April 2026 | 19:53 WIB

WFH Bukan Long Weekend! Pemerintah Pakai Teknologi Pantau Lokasi ASN

WFH Bukan Long Weekend! Pemerintah Pakai Teknologi Pantau Lokasi ASN

News | Kamis, 02 April 2026 | 19:39 WIB