Jusuf Kalla: Din Syamsuddin Tidak Mungkin Radikal

Dwi Bowo Raharjo, Ria Rizki Nirmala Sari

Senin, 15 Februari 2021 | 19:59 WIB
Jusuf Kalla: Din Syamsuddin Tidak Mungkin Radikal
Jusuf Kalla. (Suara.com/Ria Rizki).

Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai mantan Ketua PP Muhammadiya Din Syamsuddin bukan penganut paham radikalisme. JK menganggap Din sebagai tokoh yang paling toleran.

Kenal baik akan sosok Din, membuat JK heran ada pihak yang melaporkan ke KASN atas dugaan radikal. Padahal menurutnya, Din merupakan pelopor antar umat beragama di kancah internasional.

"Pak Din sangat tidak mungkin radikal, dia adalah pelopor dialog antar agama dan itu tingkatannya internasional," kata JK dalam sebuah video yang dikutip Suara.com, Senin (15/2/2021).

Kemudian JK menyinggung soal pelaporan Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (ITB) kepada KASN. Itu dilakukan GAR ITB lantaran Din kerap melayangkan kritik terhadap pemerintah padahal berstatus sebagai ASN.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu menegaskan kalau Din bukan ASN yang berada di struktur pemerintahan, tetapi fungsional akademisi. Sebagaimana diketahui, Din juga menjadi dosen UIN Syarif Hidayatullah.

"ASN itu terbagi dua, ada ASN yang berada di struktur pemerintahan itu ASN yang tidak boleh kritik pemerintah karena dia berada di struktur pemerintah, ada ASN akademis sebagai dosen dan sebagainya, nah disitulah posisi pak Din. Ini bukan soal etik mengkritik sebagai ASN tapi dia mempergunakan suatu keilmuannya untuk membicarakan sesuatu," jelasnya.

JK berpendapat bahwa ASN dengan profesi dosen yang mengkritisi pemerintah bukan hanya Din saja. Tapi masih banyak ASN lainnya yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.

"Ada juga majelis rektor dari seluruh negeri kadang membuat pandangan yang berbeda dari pemerintah dan itu tidak apa-apa. Dosen-dosen universitas katakanlah di UI ada Pak Faisal Basri, dia kan selalu kritik pemerintah itu tidak apa-apa dia professional, dan itu tidak melanggar etika ASN kecuali kalau dia sebagai Dirjen kemudian mengkritik pemerintah, itu baru salah," tuturnya.

"Kalau seorang akademisi walaupun dia seorang ASN kemudian mengemukakan pandangannya meskipun berbeda dengan pemerintah, itu pandangan profesi dan kita harus hormati itu."

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bingung Diserang Buzzer Soal Kritik, JK: Mereka Bertentangan dengan Jokowi

Bingung Diserang Buzzer Soal Kritik, JK: Mereka Bertentangan dengan Jokowi

Jakarta | Senin, 15 Februari 2021 | 19:37 WIB

Diserang Buzzer Jokowi Perkara Kritik, Jusuf Kalla Beri Balasan Menohok

Diserang Buzzer Jokowi Perkara Kritik, Jusuf Kalla Beri Balasan Menohok

Video | Senin, 15 Februari 2021 | 19:31 WIB

Singgung soal Buzzer, JK: Bertanya Saja Tak Boleh, Apalagi Mengkritik

Singgung soal Buzzer, JK: Bertanya Saja Tak Boleh, Apalagi Mengkritik

News | Senin, 15 Februari 2021 | 18:56 WIB

Din Syamsuddin Dituding Radikal, KASN: Belum Ada Bukti

Din Syamsuddin Dituding Radikal, KASN: Belum Ada Bukti

News | Senin, 15 Februari 2021 | 18:20 WIB

Diserang Buzzer Jokowi, JK: Bertanya Saja Tidak Boleh, Apalagi Kritik

Diserang Buzzer Jokowi, JK: Bertanya Saja Tidak Boleh, Apalagi Kritik

News | Senin, 15 Februari 2021 | 16:56 WIB

Terkini

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

×