Wapres Ma'ruf Minta Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Harus Dipercepat

Dwi Bowo Raharjo | Suara.com

Kamis, 18 Februari 2021 | 15:52 WIB
Wapres Ma'ruf Minta Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Harus Dipercepat
Wapres Maruf Amin saat disuntik vaksin Sinovac. (Dok KIP-Setwapres)

Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin meminta proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia harus dipercepat. Jumlah dosisnya juga harus diperbanyakk agar masyarkat mendapat vaksin.

"Jadi ini ada dua hal yang harus dikejar, jumlahnya kemudian kecepatannya juga. Jangan sampai (kelompok) yang ini sudah harus divaksin lagi, tetapi (kelompok) yang lain belum tercapai. Jadi kita harapkan kecepatannya ini bisa terkejar," kata Ma’ruf di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021).

Ma'ruf kemudian mengingatkan kepada masyarakat, khususnya umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia, bahwa vaksinasi Covid-19 dalam agama hukumnya fardu kifayah atau wajib sampai terbentuknya kekebalan komunitas.

Lebih lanjut, Maruf menyebut apabila belum tercapai kekebalan komunitas dan ada umat yang menolak divaksin, maka orang tersebut masuk dalam kategori berdosa.

"Saya sudah bilang, kalau pandangan agama (Islam), itu wajib, fardu kifayah. Kalau belum tercapai apa yang mesti dicapai (kekebalan komunitas), itu dosanya belum hilang. Kalau sudah (tercapai vaksinasi) 182 uta orang, itu (dosanya) baru gugur," jelasnya.

Wapres sendiri telah melakukan vaksinasi dengan disuntikkan satu dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac, China, di rumah dinas wapres Jakarta, Rabu (17/2). Usai penyuntikan vaksin, Wapres mengaku tidak mengalami efek apa pun pada tubuhnya, selain mengantuk.

"Kemarin saya baru divaksin, ngantuk, itu saja dampaknya," katanya.

Menurut laman Kementerian Kesehatan, kekebalan komunitas merupakan situasi saat sebagian besar masyarakat kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga menimbulkan dampak tidak langsung dengan melindungi kelompok masyarakat lain.

Untuk dapat membentuk kekebalan komunitas, sedikitnya 70 persen dari total penduduk Indonesia harus disuntik vaksin Covid-19. Penyuntikan tersebut sebaiknya dilakukan dalam waktu yang berdekatan atau serentak supaya kekebalan komunitas secara nasional dapat terbentuk. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Soal Penolak Vaksin, Wagub DKI: Kalau Masih Ngeyel, Tentu Diberi Sanksi

Soal Penolak Vaksin, Wagub DKI: Kalau Masih Ngeyel, Tentu Diberi Sanksi

News | Kamis, 18 Februari 2021 | 14:22 WIB

Sebut Vaksinasi Bagi yang Mau Saja, Anies: Wong Jumlahnya Terbatas

Sebut Vaksinasi Bagi yang Mau Saja, Anies: Wong Jumlahnya Terbatas

News | Kamis, 18 Februari 2021 | 13:53 WIB

Sentra Pengembangan Kewirausahaan Kaum Marjinal Diresmikan di Bekasi

Sentra Pengembangan Kewirausahaan Kaum Marjinal Diresmikan di Bekasi

Bisnis | Kamis, 18 Februari 2021 | 13:40 WIB

Wakil Rakyat dan Pejabat akan Divaksin Covid Tahap 2, Totalnya 20.761 Orang

Wakil Rakyat dan Pejabat akan Divaksin Covid Tahap 2, Totalnya 20.761 Orang

News | Kamis, 18 Februari 2021 | 13:37 WIB

Kemenkes: Tidak Semua PNS Dapat Vaksin Covid-19 Tahap Kedua

Kemenkes: Tidak Semua PNS Dapat Vaksin Covid-19 Tahap Kedua

News | Kamis, 18 Februari 2021 | 13:32 WIB

Terkini

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:19 WIB

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:11 WIB

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:09 WIB

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:18 WIB

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:16 WIB

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:10 WIB

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:08 WIB

Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau

Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau

News | Senin, 18 Mei 2026 | 20:40 WIB