Infografis
"Bukan pembangunan kilangnya yang menarik buat saya, tapi saya jadi ingat janji kampanye Jokowi dulu," ujar Denny.
Tampak sebuah cuplikan debat Pilpres 2019 antara Jokowi dan Prabowo diputar di video itu. Dalam debat tersebut, Jokowi menuturkan bahwa selama ia menjabat hampir tidak pernah terjadi konflik pembebasan lahan karena konsep yang ia tekankan, yakni ganti untung.
"Dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Karena apa? Tidak ada ganti rugi yang ada ganti untung. Porsi biaya pembesan lahan itu kecil hanya dua sampai tiga persen, kenapa tidak empat sampai lima persen. Itulah yang saya perintahkan pada seluruh kontraktor," terang Jokowi.
Hal itu lantas membuat Denny Siregar begitu bangga dengan era Jokowi. Bahkan ia turut membandingkan masalah pembebasan lahan di masa Orde Baru dengan era Jokowi.
"Untung ini zaman Jokowi, coba zaman Orde Baru kita pasti bentrok sama tentara. Bukan hanya rugi, warga yang tidak mau menjual tananya kepada pemerintah langsung dicap PKI. Dulu makelar tanah untuk proyek pemerintah itu dari ujung ke ujung. Mulai pejabat atas sampai kepala desa makelaran semua. Warga cuma dapat ampasnya doang. Udah gitu terancam dipenjara lagi karena melawan," jelas Denny.
"Konsep ganti rugi itu (hanya) ada di masa sebelum Jokowi memimpin," lanjutnya.
Selain itu Denny Siregar turut menyinggung slogan yang terus diucapkan di masa Orde Baru dan tidak sesuai faktanya.
"Dulu zaman Orde Baru, saya sering sekali mendengar slogan indah yang dipropagandakan ke otak kita 'Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat', tapi maaf itu cuman slogan doang. Faktanya yang terjadi adalah 'Dari pejabat, oleh makelar, dan hantam rakyat'," singgung Denny.
Berbeda dengan masa Jokowi, bagi Denny Siregar Jokowi begitu ingin membagi keuntungan yang didapat oleh negara pada rakyatnya. Apalagi sejak zaman Jokowi, rantai makelar diputus karena semua uang langsung dikirim ke rekening warga bukan melalui perantara.
Baca Juga: Soal Hukuman Mati Eks Menteri Korupsi, Rocky: Pikiran Wamenkumham Ajaib
"Ya Jokowi ingin membagi keuntungan yang didapat negara dengan rakyatnya. Jadi selama tanah warga kena proyek dari pemerintah pusat, maka warga wajib mendapat keuntungan yang berlipat-lipat," pungkasnya.
