Suara.com - Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj disebut akan tetap melontarkan kritik kepada pemerintahan Joko Widodo meski sudah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Said dinilai akan tetap kritis terutama jika ada kebijakan pemerintah yang menyimpang.
"Penunjukkan Kiai Said sebagai Komisaris Utama PT KAI, tidak mengubah kritik beliau kepada pemerintah. Kiai Said tetap akan kritis, terutama atas hal-hal yang dianggap menyimpang dari kemaslahatan publik (mashlahah ‘ammah)," kata Juru bicara pribadi Said Aqil, Muchamad Nabil Haroen kepada Suara.com, Kamis (4/3/2021).
Nabil mengatakan, Said memang kerap melontarkan kritik jika terdapat kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Apalagi, kata dia, jika ada kebijakan cenderung kepada oligarki.
"Publik juga masih sangat ingat, Kiai Said sering mengkritik ketimpangan ekonomi, dan menyeru agar para pengusaha-pengusaha dan sekaligus juga pemerintah untuk merangkul warga miskin dan pengusaha kecil," tuturnya.
Kendati begitu, Nabil mengklaim, kritik yang disampaikan Said tetap bertumpu kepada kaidah yang jelas. Salah satunya kaidah membangun bangsa.
"Sebaliknya, Kiai Said juga akan mendukung pemerintah dalam program-program yang membela rakyat kecil dan public secara umum," tandasnya.
Kiai Said jadi Komut KAI
Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Hal ini dibenarkan oleh Komisaris Independen KAI Riza Primadi.
Baca Juga: Kyai Said Aqil Jadi Komut KAI, Ujang Komarudin Beri Komentar Pedas
"Betul," kata Riza saat dikonfirmasi Suara.com lewat pesan singkat, Rabu (3/3/2021).
Said Aqil menggantikan mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal untuk mengawasi kinerja Direksi KAI.
Selain jadi Komisaris Utama PT KAI, Said Aqil juga merangkap menjadi Komisaris Independen.
Riza mengatakan, terdapat lima jajaran komisaris baru yang ditunjuk oleh Erick Thohir.
