Djoko Tjandra Dituntut Lebih Ringan Dibanding Vonis Pinangki, Ada Apa?

Suara.com - Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi penghapusan red notice, Djoko Tjandra dituntut dengan hukuman lebih ringan dibanding vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidanda Korupsi Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum atau JPU hanya menuntut Djoko Tjandra hukuman pidana empat tahun penjara dan denda Rp100 juta.

“Menghukum terdakwa pidana penjara 4 tahun, menghukum terdakwa membayar denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa membacakan tuntutannya, Kamis (4/3/2021).

Sementara Jaksa Pinangki pada persidangan sebelumnya Senin (8/2) telah divonis penjara 10 tahun dan denda Rp600 juta serta subsider enam bulan kurungan penjara.

Vonis hakim terhadap Jaksa Pinangki lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum/JPU dari Kejaksaan Agung RI yang hanya empat tahun penjara.

Ketua Majelis Hakim, IGN Eko Purwanto menyebut dalam pertimbangannya bahwa Jaksa terlalu rendah menuntut hukuman penjara terhadap Pinangki. Sebab, terdakwa Pinangki telah terbukti menerima suap dalam pengurusan Fatwa di Mahkamah Agung (MA) terkait Djoko Tjandra.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan putusan berat terhadap kasus Jaksa Pinangki harus menjadi barometer bagi Kejaksaan dalam menuntut Djoko Tjandra terkait kasus suap red notice.

"Kejaksaan perlu berkaca pada kasusnya Pinangki, dituntut jaksa 4 tahun, namun diputus hakim jadi 10 tahun. Artinya putusan Pinangki tersebut harus dijadikan barometer tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Djoko Tjandra," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ahmad Sahroni mengharapkan Kejaksaan Agung yang sudah menunjukkan kinerja positif dengan mengawal kasus dugaan suap red notice Djoko Tjandra melanjutkannya dengan memberikan tuntutan yang cermat dan tidak rendah.

Saya yakin Jaksa Agung sudah memberikan bukti penanganan korupsi yang cemerlang untuk kasus-kasus kelas kakap seperti Jiwasraya, Asabri dan BPJS. Momen bagus tersebut agar jangan dirusak dengan melakukan tuntutan yang rendah terhadap kasus Djoko Tjandra," kata dia.