Reformasi Birokrasi, KemenPUPR Sinkronisasikan Program Perumahan di Sumatra

Berdasarkan data pembangunan perumahan yang ada, Satuan Kerja Perumahan Provinsi Sumatra Barat, Satuan Kerja Perumahan Provinsi Riau dan Satuan Kerja Perumahan Provinsi Kepulaun Riau capaian 2016-2019 pembangunan perumahan secara umum terjadi peningkatan.

Pada tahun 2016, bantuan pembangunan Rumah Susun terdiri dari 242 unit, Rumah Khusus 385 unit dan Rumah Swadaya terdiri dari 5.710 unit. Pada tahun 2017, bantuan pembangunan Rumah Susun terdiri dari 142 unit, Rumah Susun terdiri dari 390 unit dan Rumah Swadaya 7.554 unit.

Kemudian, pada tahun 2018, bantuan pembangunan Rumah Susun terdiri dari 345 unit, Rumah Khusus terdiri dari 390 unit dan Rumah Swadaya terdiri dari 13.064 unit. Dan pada tahun 2019, bantuan pembangunan Rumah Susun terdiri dari 335 unit, Rumah Khusus terdiri dari 140 unit dan Rumah Swadaya terdiri dari 15.922 unit.

Sehingga total pencapaian bantuan pembangunan dari tahun 2016-2019 adalah 1.064 unit untuk Rumah Susun, 1.305 unit untuk Rumah Khusus dan 42.250 unit untuk Rumah Swadaya.

Untuk meningkatkan target kinerja tahun 2020 - 2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatra III Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR pada tahun 2020 bantuan pembangun Rumah Swadaya terdiri dari 13.320 unit dan Rumah Khusus terdiri dari 30 unit.

Pada tahun 2021, bantuan pembangunan PSU terdiri dari 2.100 unit, Rumah Swadaya terdiri dari 6.150 unit, Rumah Khusus terdiri dari 120 unit dan Rumah Susun yang terdiri dari 511 unit.

Pada tahun 2022, pembangunan PSU terdiri dari 2.888 unit, Rumah Swadaya terdiri dari 6.360 unit, Rumah Khusus terdiri dari 120 unit dan Rumah Susun terdiri dari 819 unit. Kemudian pada tahun 2023, terdapat bantuan pembangunan 3.675 unit untuk PSU, 9.510 unit untuk Rumah Swadaya, 120 unit untuk Rumah Khusus dan 1.018 unit untuk Rumah Susun.

Dan pada tahun 2024, bantuan pembangunan terdiri dari 4.664 unit untuk PSU, 10.980 unit untuk Rumah Swadaya, 120 unit untuk Rumah Khusus dan 864 unit untuk Rumah Susun. Sehingga dengan target kinerja dari tahun 2020-2024 ini dapat menjawab masalah backlog yang masih terjadi di Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.