Infografis
- Presiden Prabowo bertemu Dasco di Istana Merdeka membahas peningkatan kesejahteraan jutaan pengemudi ojek online.
- Pengemudi ojol menyoroti minimnya fasilitas dasar dan biaya pembelian atribut kerja oleh mitra sendiri.
- Keluhan utama pengemudi adalah skema bagi hasil tarif yang dinilai terlalu besar dipotong perusahaan.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto baru saja menggelar pertemuan penting dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (20/11/2025) kemarin.
Salah satu agenda krusial dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan mengenai upaya peningkatan kesejahteraan bagi jutaan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia.
Kabar mengenai pembahasan nasib para mitra pengemudi di lingkaran istana ini memantik respons dari Dani, seorang pengemudi ojol.
Dani menyoroti minimnya fasilitas dasar yang diberikan perusahaan aplikasi kepada mitra di lapangan, khususnya terkait atribut kerja seperti jaket dan helm.
Lelaki asal Jatinegara, Jakarta Timur ini menegaskan bahwa seragam identitas yang mereka kenakan sehari-hari bukanlah pemberian cuma-cuma dari kantor.
Ke depan, ia berharap hal-hal seperti itu bisa ikut diperhatikan oleh pihak perusahaan aplikasi.
"Dari pertama nggak dikasih, pak. Kita beli," ujar Dani kepada Suara.com di sela kegiatannya di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2025).
Selain masalah atribut, Dani mengungkapkan keresahan utamanya terkait skema pembagian hasil yang dinilai sangat membebani pengemudi.
"Selama ini saya rasain juga, gede banget sih pembagiannya gitu," keluhnya.
Baca Juga: Legislator PKB Beri Peringatan Keras ke Prabowo: Awas Jebakan Israel di Misi Pasukan Perdamaian Gaza
![Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (20/11/2025). [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/11/21/84510-prabowo-dan-dasco.jpg)
Dani memberikan gambaran nyata mengenai besarnya selisih antara tarif yang dibayar konsumen dengan pendapatan bersih yang diterima pengemudi.
"Jadi kayak kita tunai, misalnya di kita dapetnya Rp10 ribu. Ternyata pas kita minta itu bisa Rp18 ribu. Jadi lebih dari dua persen itu kan? Rp8 ribu ditarik Grab gitu," ungkapnya.
Dari pembahasan di Istana, Dani ingin pemerintah bisa memberikan himbauan ke perusahaan aplikasi agar bersedia meninjau ulang aturan soal bagi hasil tarif dengan para mitra.
Potongan yang terlalu besar dirasa sangat memberatkan karena seluruh biaya operasional kendaraan ditanggung penuh oleh mitra.
"Kita kan yang di lapangan gitu butuh bensin, butuh apa-apa kan," tutur Dani.
Di tengah ketidakpastian pendapatan sebagai mitra, Dani juga menyimpan harapan agar suatu saat para driver bisa direkrut menjadi pegawai kontrak di bawah perusahaan langsung.
