Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) memperbaiki tata kelola keuangannya.
Ini dikarenakan lembaga tersebut kerap mendapatkan opini disclainer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Lalu di masa lalu mungkin Bakamla pernah punya kesan jelek dalam tata kelola keuangan, mungkin masih baru atau apa," kata Mahfud usai menyambangi Gedung Bakamla RI, Jakarta, Selasa (16/3/2021).
Bakamla sempat mendapatkan opini disclaimer atau BPK tidak memberikan pendapat karena adanya kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi (Backbone Coastal Surveillence System/BCST) pada 2016.
"Tadi saya sudah menyampaikan, coba mulai tahun ini ditata, sehingga tidak lagi BPK itu memberikan opini disclaimer," ujarnya.
Perbaikan itu disebutkan Mahfud bisa dilakukan sekarang karena tata kelola keuangan Bakamla lebih terbuka serta administrasinya yang lebih berangsur baik.
"Ini penting, administrasi itu kadang kala sering kali kesalahan itu ada di adminisrasi saja, sehingga lalu kesalahannya menjadi fatal," tuturnya.
Usai berdiskusi dengan pihak Bakamla RI, Mahfud menuturkan ke depannya akan kembali menguatkan lembaga tersebut. Setidaknya terdapat delapan arahan yang disampaikannya misal seperti kelengkapan alat utama.
"Seperti kapal radar laut udara gitu kan harus saling mendukung. Kemudian anggaran negara, kemudian yang penting adalah bagaimana membuat aturan-aturan yang lebih menjamin koordinasi."
Baca Juga: Presiden Tiga Periode, Mahfud MD Sebut Orde Baru Tanpa Batasan Masa Jabatan
