Survei FSGI: 8,27 Persen Guru di Indonesia Menolak Divaksin Covid-19

Erick Tanjung, Stephanus Aranditio

Rabu, 17 Maret 2021 | 20:39 WIB
Survei FSGI: 8,27 Persen Guru di Indonesia Menolak Divaksin Covid-19
Ilustrasi--Vaksinator menyiapkan vaksin COVID-19 yang akan disuntukkan kepada penerima vaksin. [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Suara.com - Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mengungkapkan bahwa masih ada guru dan tenaga pendidik yang tidak mau divaksin Covid-19. Hal itu diketahui setelah FSGI melakukan survei terhadap 2.406 guru di 23 provinsi seluruh Indonesia.

Antusiasme guru untuk mengikuti Vaksinasi Covid 19 ternyata cukup besar dari keseluruhan responden, sebanyak 91,73 persen guru.

"Walaupun memang masih ada guru yang menyatakan tidak bersedia untuk divaksinasi sebanyak 8,27 persen," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam jumpa pers virtual, Rabu (17/3/2021).

Heru menyebut guru menolak divaksin dengan alasan masih khawatir efek samping dan ragu pada kualitas vaksin.

Hal ini menurutnya cukup berbahaya karena guru yang diprioritaskan pemerintah untuk vaksinasi demi pembukaan sekolah tatap muka pada Juli mendatang.

"Apabila masih ada guru yang belum divaksin plus siswa yang juga belum divaksin maka Herd Immunity secara komunal di lingkungan sekolah sulit untuk terbentuk," tuturnya.

Kemudian, secara sosialisasi vaksinasi, mayoritas sebanyak 94,85 persen telah mengetahui informasi mengenai vaksinasi Covid 19 bagi guru.

"Sementara selebihnya 4,15 persen tidak mengetahui informasi ini," ucapnya.

Guru-guru yang mengetahui informasi mengenai vaksinasi Covid 19 bagi guru secara umum berasal dari pengumuman sekolah sebanyak 58,72 persen

baca juga

Pengumuman sekolah ini biasanya disampaikan melalui pertemuan secara formal melalui tatap muka secara luring maupun daring dan media pengumuman sekolah lainnya.

"Selebihnya memperoleh informasi dari media online sebanyak 49,82 persen, media sosial sebanyak 45,71 persen, Televisi dan Radio sebanyak 43,34 persen dan media cetak sebanyak 20,16 persen," jelas Heru.

Jika ditelusuri dasarkan asal wilayah ditemukan bahwa guru-guru yang berasal dari luar Jawa lebih banyak yang menolak untuk divaksin yaitu sebanyak 24,35 persen. Dibandingkan guru-guru yang berasal dari Jawa yang hanya 4,84 persen.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Minta Hilangkan Denda Penolak Vaksin Covid-19, DPR: Kalau Bagus Akan Dicari

Minta Hilangkan Denda Penolak Vaksin Covid-19, DPR: Kalau Bagus Akan Dicari

Riau | Rabu, 13 Januari 2021 | 21:33 WIB

Komisi IX DPR: Meski Gratis, Kalau Tidak Bagus Orang Tak Mau Divaksin

Komisi IX DPR: Meski Gratis, Kalau Tidak Bagus Orang Tak Mau Divaksin

Sumbar | Rabu, 13 Januari 2021 | 21:27 WIB

Komisi IX DPR Minta Hilangkan Denda Penolak Vaksin Covid-19

Komisi IX DPR Minta Hilangkan Denda Penolak Vaksin Covid-19

News | Rabu, 13 Januari 2021 | 21:17 WIB

Terkini

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

×