Pejabat India Ungkap 1000 Warga Myanmar 'Menyelamatkan Diri' ke Negaranya

Suara.com - Lebih dari 1.000 orang yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar telah menyeberang ke negara bagian Mizoram di India sejak akhir Februari.

Menyadur Straits Times, Sabtu (20/3/2021) seorang anggota parlemen India kepada Reuters, Jumat (19/3) bahwa kemungkinan jumlah tersebut masih akan bertambah.

Pihak berwenang di negara bagian timur laut India itu mendorong otoritas federal untuk membantu membangun kamp pengungsi, menurut anggota parlemen dari Mizoram.

"Kalau tidak, semua pengungsi akan terpencar di mana-mana di India," ujar K. Vanlalvena.

Warga Myanmar mulai masuk ke India pada akhir Februari, beberapa minggu setelah militer Myanmar melancarkan kudeta ayangmemicu gelombang protes.

Setidaknya 234 orang telah tewas sejak kudeta 1 Februari dimulai dan ribuan lainnya telah ditahan, menurut sebuah kelompok aktivis.

Militer Myanmar mengatakan bahwa mereka hanya menggunakan kekuatan bila diperlukan. Militer juga membela kudeta yang dilakukannya dengan mengatakan ada kecurangan dalam pemilihan 8 November.

Meskipun sejumlah polisi Myanmar dan keluarga mereka awalnya menyeberang karena menolak untuk mematuhi perintah untuk membubarkan protes pro-demokrasi, Vanlalvena mengatakan bahwa lebih banyak orang meninggalkan negara bagian Chin Myanmar karena kerusuhan yang berkembang dan memasuki Mizoram.

"Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Jumlah polisi tidak bertambah." katanya.

Seorang juru bicara junta militer tidak menjawab panggilan telepon yang meminta komentar mengenai hal tersebut.

Pemerintah federal India pekan lalu mengarahkan empat negara bagian yang berbatasan dengan Myanmar, untuk mencegah masuknya orang secara ilegal dari negara tetangga dan untuk mendeportasi mereka yang telah menyeberang.

Tetapi perintah itu telah ditentang oleh Mizoram, dan Kepala Menteri negara bagian Zoramthanga pada hari Kamis menulis kepada Narendra Modi untuk mendesak agar para pengungsi dari Myanmar diberikan suaka.

"Saya memahami bahwa ada masalah kebijakan luar negeri tertentu di mana India perlu melanjutkan dengan hati-hati," kata Zoramthanga.

"Namun, krisis kemanusiaan ini tidak bisa kita abaikan," katanya dalam sebuah salinan surat yang ditinjau oleh Reuters.