Infografis
Suara.com - Aziz Yanuar, kuasa hukum Habib Rizieq Shihab (HRS) mengomentari pernyataan jaksa penuntut umum yang meminta dia dan pengacara lainnya untuk mempelajari kembali Integrated Criminal Justice System atau ICJS.
Usai persidangan, Aziz mengatakan seharusnya pihak jaksa yang belajar kembali tentang ICJS.
"Jadi salah kalau suruh kami belajar, justru kami harusnya nyuruh mereka belajar," kata Aziz di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (30/3/2021).
Aziz bahkan mengklaim Munarman, salah satu kuasa hukum Rizieq lainnya, sangat ahli terkait ICJS.
Diketahui, jaksa penuntut umum atau JPU dalam pendapatnya atas eksepsi Habib Rizieq Shihab meminta pengacara hingga terdakwa pelajari kembali soal sistem penegakan hukum di Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan Indonesia atau Integrated Criminal Justice System (ICJS).
Hal itu disampaikan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan agenda pendapat JPU atas eksepsi Rizieq terkait perkara kerumunan di Megamendung hari ini.
Awalnya jaksa menyinggung penegakkan hukum terhadap Rizieq sama diterapkan tidak ada pandang bulu. Bahkan penegakkan hukum juga, kata jaksa, didasari kitab suci Al-Quran dan hadis. Apalagi sengaja membuat dakwaan hanya untuk mendzolimi.
"Kami tidak pernah sedikit pun terpikir bahkan ingin melakukan tindakan diskriminatif maupun dzolim dalam proses penegakan hukum terhadap terdakwa. Justru berdasarkan firman Allah dan hadist tersebut menjadi alasan yang kuat bagi kami untuk tidak pandang bulu dalam proses penegakan hukum terhadap siapapun termasuk terhadap terdakwa sendiri," kata jaksa saat bacakan pendapatnya atas eksepsi Rizieq.
Jaksa mengatakan, dalam penyusunan dakwaan sudah sesuai dengan alat bukti yang ada. Menurutnya, tak mungkin dakwaan sengaja dibuat berisikan fitnah.
Baca Juga: Habib Rizieq Bisa Antarkan Warga Indonesia Kalau Mau Aksi Bom Bunuh Diri
"Sekalipun jika berdasarkan dengan bukti bukti yang kuat memang diduga terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah hukum yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.
