REGIONAL:
Suara.com - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menjelaskan alasannya kenapa dia bersedia menjadi relawan untuk penelitian vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
"Saya memutuskan menjadi relawan uji klinik vaksin Nusantara , menurut saya , biasa-biasa saja dan sederhana saja. Saya agak kaget kok menjadi berita?" kata Siti melalui pernyataan tertulis yang diterima Suara.com, Kamis (15/4/2021).
Siti menjelaskan, sebelum menjadi relawan untuk riset vaksin Nusantara, dia telah menimbang-nimbang secara matang sehingga dia dapat menilai secara obyektif.
"Saya mendengar, membaca dan berpikir tentang vaksin Nusantara. Menurut saya si peneliti berpikir logis , inovatif. Memang , inovasi selalu mengagetkan kemapanan, bahkan bisa mengganggu yang sudah mapan," kata Siti.
Di dalam ilmu pengetahuan, kata Siti, logis saja tidak cukup, tetapi harus dibuktikan.
"Maka saya bersedia menjadi relawan karena saya menghargai seorang peneliti yang berpikiran beda dengan yang lainnya."
"Dia membuat hipotesis . Dan hipotesis itu boleh saja salah, tetapi harus dibuktikan dulu. Maka perlu penelitian."
Siti berharap jika uji klinis terhadap vaksin Nusantara mendapatkan hasil yang positif, artinya hipotesis Terawan terbukti, "Waah saya sangat bahagia karena kondisi saya saat ini sangat cocok dengan metode ini."
Menanggapi pendapat BPOM, menurut Siti, "pernyataan dari BPOM boleh-boleh saja, memang BPOM yang punya wewenang untuk izin edarnya."
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito berharap pengembang vaksin Nusantara dapat berkoordinasi dengan BPOM agar isu-isu terkait vaksin itu dapat diselesaikan.
"Diharapkan tim pengembangan Vaksin Nusantara dapat berkoordinasi dengan baik dengan BPOM agar isu yang ada dapat segera terselesaikan," ujar Wiku dalam konferensi pers.
Isu yang berkembang terkait vaksin Nusantara, salah satunya mengenai keamanan vaksin.
Wiku mengatakan vaksin Nusantara dikembangkan di Amerika Serikat dan diujicobakan di Indonesia.
Dia menekankan pada prinsipnya semua vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus mendapat izin BPOM terutama aspek keamanan efikasi dan kelayakan.
Menurut dia selama memenuhi kriteria dari beragam aspek tersebut maka pemerintah akan memberikan dukungan.
TERPOPULER
