Suara.com - Partai Amanat Nasional atau PAN santer diisukan akan merapat kembali ke pemerintahan Joko Widodo usai isu reshuffle kabinet mencuat akhir-akhir ini. Namun, PAN sendiri mengaku belum ada pembicaraan atau permintaan untuk mengisi kursi kabinet Jokowi.
"Adapun dengan PAN sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan tawaran yang akan diberikan kepada PAN untuk masuk ke dalam kabinet," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Daulay, Jumat (16/4/2021).
Saleh menyebut, informasi soal kemungkinan PAN merapat ke pemerintahan hanya sebatas pemberitaan di media dan spekulasi dari pengamat politik.
Kendati begitu, Saleh mengatakan, jika nantinya PAN benar-benar diminta untuk bergabung ke pemerintahan dan mengisi kursi di kabinet, pihaknya bakal melakukan sejumlah persiapan.
"Pertama, tentu tawaran itu kami apresiasi dengan cara membawa tawaran itu untuk dirapatkan secara serius di internal PAN," tuturnya.
Kedua, Saleh mengatakan, pihaknya bakal mencari mencari sosok kader PAN yang pas yang cocok pada posisi yang ditawarkan untuk menduduki posisi di kabinet tersebut.
"Ketiga tentu dari nama-nama yang sudah kami dapatkan itu kami akan kirimkan ke presiden dam tentu presiden punya hak prerogatif untuk menentukan apakah orang yang kita calonkan tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh presiden," ungkapnya.
Lebih lanjut, Saleh menyampaikan, PAN enggan kepedean dengan adanya isu yang santer kekinian. Partai berlambang matahari putih tersebut masih dalam posisi menunggu.
"Namun demikian sekali lagi sampai sejauh ini kami masih sampai pada posisi menunggu dan justru kami sekarang sedang disibukkan untuk melakukan konsolidasi organisasi PAN dari tingkat pusat wilayah daerah kemudian cabang dan ranting di seluruh Indonesia," tandasnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Usul Liga 1 dengan Penonton, Ini Respon Yoyok Sukawi
Peluang Isi Kursi Menteri
Sebelumnya Isu reshuffle kabinet santer terhembus usai DPR RI menyatakan setuju untuk melebur Kemenristek ke Kemendikbud dan membentuk Kementerian Investasi. Reshuffle tersebut juga santer disebut untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN) yang diisukan merapat ke pemerintahan Joko Widodo.
"Reshuffle itu dilakukan karena ada penggabungan dua kementerian. Dan adanya kementerian investasi, sebagai konsekuensi dari dinaikannya BKPM menjadi Kementerian investasi. Dan juga bisa juga karena akan masuknya PAN ke koalisi Jokowi," kata Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin saat dihubungi Suara.com, Jumat.
Ujang menyebut, jika PAN nantinya memang benar merapat bisa saja diakomodir untuk mengisi kursi kementrian hasil peleburan tersebut.
"Tujuannya mengisi formasi dari penggabungan dan kenaikan kelas BKPM menjadi kementerian investasi, mengakomodir PAN, atau bisa juga akan mengganti menteri yang tak cakap bekerja," tuturnya.
Lebih lanjut, Ujang menerka jika dilakukan reshuffle kali ini tidak akan sampai merombak secara besar-besaran. Namun, Ujang mengaku tak setuju jika reshuffle dilakukan untuk bagi-bagi jabatan.
