Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono ikut angkat bicara soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Gubernur Anies Baswedan yang kelebihan membayar alat pemadam kebakaran hingga Rp 6,5 miliar.
Ia menduga masih ada tindakan serupa untuk pengadaan lainnya.
Gembong mengatakan selama ini DPRD baru menemukan kasus kelebihan pembayaran di pengadaan alat Damkar. Namun ia curiga selama ini ada juga kelebihan pembayaran lainnya tapi tidak ketahuan.
"Kami enggak tahu, yang kami tahu di Damkar saja. Tapi jangan jangan kan gitu, jangan-jangan hanya itu yang ketahuan," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Jumat (16/4/2021).
Menurutnya, hal ini bisa saja terjadi karena Anies disebutnya lemah dalam melakukan perencanaan. Anggaran yang dibuat tidak terperinci dan akhirnya uang yang dibayar malah kelebihan dari harga asli.
"Kunci utamanya adalah perencanaan. perencanaan yang baik Insya Allah akan mempengaruhi pelaksanaan yang baik," katanya.
Karena itu, Gembong menyebut pihaknya di fraksi dan Komisi akan mendorong setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki perencanaan yang matang. Dengan demikian maka kelebihan pembayaran ini tidak akan terjadi lagi.
"Kami dorong kalau setiap SKPD mempunyai perencanaan yang baik Insya allah kasus seperti ini tidak terjadi," pungkasnya.
TERPOPULER
