alexametrics

Isu Reshuffle Pekan Ini, Stafsus: Sepenuhnya Hak Prerogratif Jokowi

Chandra Iswinarno | Ummi Hadyah Saleh
Isu Reshuffle Pekan Ini, Stafsus: Sepenuhnya Hak Prerogratif Jokowi
Staf Khusus Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia. [Kontributor / Putu Ayu Palupi]

Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan isu reshuflle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Suara.com - Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan isu reshuflle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sehingga, ia tak bisa mengomentari soal isu reshuffle yang sedang ramai saat ini.

"Soal resuffle apapun isu yang beredar sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Kami tidak bisa mencampuri perihal seperti itu," ujar Angkie di Jakarta, Jumat (16/4/2021).

Pernyataan Angkie menanggapi terkait isu Jokowi yang akan merombak kabinetnya pada pekan ini. Dia menyebut pihaknya mendukung sepenuhnya hak prerogratif Jokowi. 

Baca Juga: Ini Potensi PAN Masuk Koalisi saat Perombakan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin

"Apapun langkah dari awal sampai akhir bapak presiden yang bicara dan kami mendukung sepenuhnya hak prerogatif pak presiden," ucap dia.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Ali Mochtar Ngabalin Kantor Staf Presiden menyebut bahwa pada pekan ini Jokowi akan merombak kabinet. Namun ia tak merinci kapan Jokowi akan mereshuffle kabinetnya.

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang pekan-pekan ini," ujar Ngabalin saat dihubungi wartawan, Selasa (13/4/2021).

Pernyataan Ngabalin menyusul Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujui usulan pemerintah untuk menggabungkan dan membentuk kementerian baru.

Ketika ditanya siapa saja yang akan terkena reshuffle, Ngabalin belum bisa menyebut siapa Menteri yang terkena reshuffle.

Baca Juga: Kinerja Tak Sesuai, Menteri-menteri Ini Diprediksi Bakal Kena Reshuffle

Untuk diketahui, isu reshuffle kabinet muncul usai DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menggabungkan dan membentuk kementerian baru. Persetujuan tersebut diputuskan saat Sidang Paripurna DPR RI pekan lalu.

Komentar