Mau Digaji Berapa Pun Tetap Korupsi! Anggota DPR Soroti Mentalitas Hakim Usai OTT di PN Depok

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, memberikan respons menukik terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok. 

Abdullah menilai kejadian ini menjadi tamparan keras di tengah upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan hakim.
Ia menyoroti bahwa kenaikan gaji yang signifikan di era Presiden Prabowo Subianto ternyata belum mampu menghapuskan praktik korupsi di lingkungan peradilan.

“Setelah Presiden Prabowo menaikan gaji hakim sebesar 280 persen, tapi masih ada hakim yang terjaring OTT seperti hakim di PN Depok, ini menggambarkan bahwa kenaikan gaji bukanlah faktor kunci dalam melakukan reformasi peradilan,” ujar Abdullah kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, persoalan integritas hakim tidak semata-mata berkaitan dengan besaran penghasilan, melainkan lebih kepada mentalitas individu dan lemahnya pengawasan. 

Ia berpendapat bahwa gaji tinggi tidak akan berpengaruh jika sifat serakah masih mendominasi.

“Mau dinaikan 1000 persen gaji hakim, kalau mereka yang serakah, punya gaya hidup mewah dan tidak diawasi dengan sangat ketat, ya akan korupsi juga, akan terkena OTT juga,” tegasnya.

Atas dasar itu, Abdullah mendesak adanya pembenahan total dalam sistem pengawasan di lembaga peradilan. Ia meminta Komisi Yudisial (KY) dan unsur pengawasan internal untuk bekerja lebih progresif, termasuk dalam mengaudit setiap keputusan hukum yang dihasilkan.

"Saya mendesak agar sistem pengawasan terhadap hakim atau pengadilan dibuat ketat, khususnya pengawasan internal. Selain itu pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial juga harus dibuat lebih tajam yakni dengan melakukan audit berbagai putusan dari hakim, yang tujuannya untuk mengukur objektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta integritas hakim dari semua putusannya,” lanjut Abdullah.

Lebih lanjut, Abdullah mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk tidak lengah dalam mengawal integritas di pengadilan. 

Menurutnya, tekanan publik sangat diperlukan untuk menutup celah praktik kotor di meja hijau.

"DPR bersama masyarakat sipil dan media massa juga mesti rajin mengkritisi hakim dan praktik pengadilan yang ada, agar tidak ada celah buat hakim untuk coba-coba korupsi melalui jual beli perkara dan putusan,” pungkasnya.

Sebelumnya,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Depok, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026) sore. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan adanya perpindahan uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum, yang diduga merupakan seorang hakim.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan saat para pelaku sedang melakukan transaksi atau delivery uang.

“Telah terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Kami masih mendalami apakah ini bentuknya penyuapan atau pemerasan. Namun, yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2026) malam.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa pihak yang diamankan adalah aparat penegak hukum yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu pihak yang terjaring operasi senyap ini adalah Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan.