REGIONAL:
Suara.com - Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Letnan Jenderal TNI Albertus Budi Sulistya mengatakan penelitian terhadap Vaksin Nusantara akan tetap dilanjutkan. Namun, penelitian yang dilakukan itu akan lebih fokus ke ilmiah berbasis pelayanan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito sepakat untuk menghentikan uji klinis Vaksin Nusantara.
"Penelitian denditrik sel terapi ini tetap lanjut dan status penelitiannya adalah penelitian riset berbasis pelayanan," kata Albertus saat dihubungi, Senin (19/4/2021).
Ia menjelaskan penelitian yang dimaksud itu untuk melihat kemampuan sel dendritik dapat meningkatkan kekebalan tubuh manusia terhadap virus sars-2 atau Covid-19.
"Esensinya sama dengan penelitian denditrik sel sebelumnya yang org lebih kenal istilah kerennya istilah masyarakat anggap sebagai vaknus," ujarnya.
Sebelumnya, pihak RSPAD akhirnya buka suara soal pro kontra Vaksin Nusantara. Pihaknya memastikan bahwa penelitian vaksin yang menggunakan sel denditrik tersebut akan mengikuti kaidah ilmiah.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, Brigjen TNI Nyoto Widyo Astoro dalam keterangannya di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4/2021).
"Ini adalah suatu penelitian sel denditrik di RSPAD gitu ya. Dan penelitian ini nanti harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah," katanya Senin siang.
Nyoto diketahui menjadi salah satu narasumber pada jumpa pers tentang vaksin nusantara yang dipimpin Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riad. Menurutnya sel denditrik sebetulnya sudah digunakan untuk pengobatan kanker, namun saat ini dikembangkan untuk penanganan Covid-19.
"Memang ini dicoba barangkali untuk membuat vaksin yang dari dendritik terutama ditujukan untuk vaksin, diharapkan untuk vaksin Covid-19," jelasnya.
Oleh karena itu, penelitian Vaksin Nusantara akan dilakukan secara baik sehingga bisa sesuai kaidah ilmiah yang berlaku.
"Diterima secara ilmiah kemudian memang harus disetujui oleh beberapa pemangku untuk melegalkan denditrik tersebut untuk pembuatan vaksin dalam hal ini," ujarnya.
Menurutnya, mengenai gejala ikutan sebagai akibat pemberian vaksin, di antaranya rasa sakit, demam dan lainnya merupakan hal itu merupakan hal biasa.
"Itu khan gejala-gejala yang bisa diatasi. Artinya itu adalah efek samping ya, tapi bisa diatasi barangkali kalau yang gejala-gejala normal, yang muncul-muncul itu bidang pokok penelitian pasti itu lah yang akan dicatat gejala efek samping," kata dia.
Lebih lanjut, kata dia, efek samping dalam uji coba penelitian itu, akan dicatat dan dilaporkan kepada BPOM dan TNI tidak akan menutup-nutupi semua gejala yang muncul selama proses penelitian.
"Jadi semua gejala akan dilaporkan. Dan nanti tentu saja yang nanti akan menilai adalah BPOM, apakah gejala ini bisa layak dan sebagainya dalam vaksin ya, tapi itu hal yang biasa," sebutnya.
Vaksin lainnya, kata dia, juga kerap memicu gejala efek samping.
"Karena vaksin-vaksin yang lain pun ada pegal-pegal badannya, kadang-kadang sakit di tempat suntikan, jadi lemas dan sebagainya, itu semua gejala-gejala tersebut juga barang kali juga muncul pada vaksin-vaksin yang lain," ucapnya.
TERPOPULER