Suara.com - Ketua LP Ma'arif NU PBNU, Z. Arifin Junaidi meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera menyusun kerangka kerja revisi buku Kamus Sejarah Indonesia yang menuai polemik.
Arifin menyebut Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid harus menunjukkan keseriusannya dalam penyusunan Kamus Sejarah Indonesia yang sudah dimulai sejak 2017 namun belum selesai hingga kini.
"Tunjukkan Kemendikbud serius untuk merevisi buku yang menuai kontroversi tersebut secepatnya," kata Arifin, Jumat (23/4/2021).
Arifin sebagai orang yang diutus PBNU untuk terlibat dalam penyusunan Kamus Sejarah Indonesia itu juga meminta Mendikbud Nadiem Makarim tidak hanya meminta maaf tetapi segera menyelesaikannya sampai resmi diterbitkan.
"Mendikbud Nadiem sudah mengakui banyak bolong-bolong dalam buku tersebut. Jangan sampai lagi terjadi ini masuk itu tidak!," ucapnya.
Terhadap permintaan tersebut, Hilmar Faried menyatakan kesediaannya untuk bekerja serius dan cepat.
"Kami akan segera menyiapkan kerangka kerja," kata Hilmar.
Arifin nanti akan mengumpulkan masukkan dari para tokoh dan ahli sejarah NU yang dirangkum kemudian diberikan kepada tim Kemendikbud untuk masuk dalam Kamus Sejarah Indonesia.
Baca Juga: Minta Evaluasi Total, PKB Sebut Nadiem ke PBNU Hanya Cari Suaka Politik
Sebelumnya, Nadiem berjanji merevisi Kamus Sejarah Indonesia, pasca polemik hilangnya nama pendiri NU (Nahdlatul Ulama) KH Hasyim Asyari.
Hal itu diungkap Menteri Nadiem usai melakukan pertemuan di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/4/2021).
Nadiem menjelaskan, kamus Sejarah Indonesia Jilid I disusun saat dirinya belum menjabat menteri, persisnya pada 2017 lalu. Meski demikian, Ia berjanji akan segera membentuk tim khusus untuk merevisi kamus tersebut. Tim itu juga bakal melibatkan banyak pihak, termasuk dari NU.
