Jenderal Prancis Peringatkan Perang Saudara, Ancaman Sanksi Menanti

Reza Gunadha, Rima Suliastini

Kamis, 29 April 2021 | 18:25 WIB
Jenderal Prancis Peringatkan Perang Saudara, Ancaman Sanksi Menanti
Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara di depan Basilika Notre-Dame de l'Assomption di Nice, tempat tiga orang dibunuh oleh orang yang diduga teroris pada Kamis pagi waktu setempat (29/10/2020). [AFP/Eric Gaillard]

Suara.com - Sebuah surat terbuka yang berisi peringatan perang saudara muncul di Prancis. Menyadur DW Kamis (29/04), surat itu ditandatangani oleh pensiunan jenderal Antoine Martinez.

Surat itu mengisyaratkan bahwa militer dapat mengambil tindakan jika Prancis gagal menindak penduduk daerah imigran pinggiran. "Prancis dalam bahaya," tulis surat itu.

Disebutkan bahwa Islamisme dan gerombolan dari pinggiran kota dapat menciptakan kebencian antar komunitas.

"Orang yang menjalankan negara kita harus menemukan keberanian yang dibutuhkan untuk memberantas bahaya ini," kata para tentara yang membubuhkan tanda tangan.

Mereka mendesak negara untuk menggunakan hukum agar bisa memperbaiki keadaan, dan memperingatkan kekacauan yang berkembang bisa berakhir dengan perang saudara.

Jean Castex. (AFP)
Jean Castex. (AFP)

Belakangan, oknum yang terlibat dalam surat itu akan diberi sanksi di hadapan dewan militer. Mereka termasuk 4 perwira dan setidaknya 20 pensiunan jenderal.

"Masing-masing akan menghadap dewan militer senior," kata Jenderal Francois Lecointre kepada Le Parisian. Lecointre mengatakan bahwa mereka bisa dihapus dari daftar atau pensiun dini.

Sementara itu, Perdana Menteri Prancis, Jean Castex mengatakan campur tangan tokoh militer dalam politik telah melanggar prinsip republik Prancis juga kehormatan dan tugas tentara.

Surat terbuka itu ditandatangani oleh ribuan orang, termasuk tentara. Beberapa diyakini memiliki hubungan dengan gerakan anti-imigrasi sayap kanan.

baca juga

Pensiunan jenderal, Antoine Martinez, yang mendirikan kelompok sayap kanan, Volontaires pour la France juga termasuk di antara para penandatangan.

Laporan menyebut sekitar 100 perwira berpangkat dan lebih dari 1.000 personel militer menandatangani surat itu.

Menteri angkatan bersenjata Prancis mengatakan surat terbuka itu disahkan oleh Marine Le Pen, tokoh oposisi Prancis. Ia menyebut hal ini mencerminkan kesalahpahaman yang serius terhadap militer.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Perjalanan Paus Fransiskus ke Irak: Persaudaraan di Atas Perang Saudara

Perjalanan Paus Fransiskus ke Irak: Persaudaraan di Atas Perang Saudara

News | Senin, 08 Maret 2021 | 14:30 WIB

Perang Saudara, Dua Juta Penduduk Ethiopia Terancam Kelaparan

Perang Saudara, Dua Juta Penduduk Ethiopia Terancam Kelaparan

News | Kamis, 12 November 2020 | 17:05 WIB

Jika Kim Jong Un Meninggal, Ahli Prediksi Terjadi Krisis dan Perang Saudara

Jika Kim Jong Un Meninggal, Ahli Prediksi Terjadi Krisis dan Perang Saudara

News | Kamis, 23 April 2020 | 17:45 WIB

Terkini

Tangis Pecah Gus Yahya, LPJ PBNU 2021-2026 Diterima Muktamar ke-35 NU

Tangis Pecah Gus Yahya, LPJ PBNU 2021-2026 Diterima Muktamar ke-35 NU

Jatim | Jum'at, 28 Agustus 2026 | 22:34 WIB

Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum

Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum

Jabar | Jum'at, 28 Agustus 2026 | 22:26 WIB

Simak Rekayasa Lalu Lintas dan Lokasi Parkir Merdeka Run 81 Tahun Indonesia Besok

Simak Rekayasa Lalu Lintas dan Lokasi Parkir Merdeka Run 81 Tahun Indonesia Besok

News | Jum'at, 28 Agustus 2026 | 22:26 WIB

Geger Skandal Sekpri vs Wabup Sumedang: Rumah Dinas Jadi Sorotan, Pemprov Turun Tangan

Geger Skandal Sekpri vs Wabup Sumedang: Rumah Dinas Jadi Sorotan, Pemprov Turun Tangan

Jabar | Jum'at, 28 Agustus 2026 | 22:25 WIB

Baru Tahu Jakmania Boikot Persija, Shin Tae-yong Kirim Pesan

Baru Tahu Jakmania Boikot Persija, Shin Tae-yong Kirim Pesan

Bola | Jum'at, 28 Agustus 2026 | 22:25 WIB

Rektor Unsoed Tersandung Korupsi, Pengamat Dorong Audit Menyeluruh PTN

Rektor Unsoed Tersandung Korupsi, Pengamat Dorong Audit Menyeluruh PTN

Jawa Tengah | Jum'at, 28 Agustus 2026 | 22:22 WIB

Catatan Kritis Pukat UGM soal RUU Perampasan Aset: Ancaman Macan Kertas hingga Korupsi Aparat

Catatan Kritis Pukat UGM soal RUU Perampasan Aset: Ancaman Macan Kertas hingga Korupsi Aparat

News | Jum'at, 28 Agustus 2026 | 22:19 WIB

Kepung Senayan 7 September Nanti, 8.000 PPPK Non-Guru Banten Bersiap Gelar Aksi Demonstrasi

Kepung Senayan 7 September Nanti, 8.000 PPPK Non-Guru Banten Bersiap Gelar Aksi Demonstrasi

Banten | Jum'at, 28 Agustus 2026 | 22:15 WIB

Sengketa SD Islam Pembangunan, Yayasan: Itu Bukan Tanah Milik Negara!

Sengketa SD Islam Pembangunan, Yayasan: Itu Bukan Tanah Milik Negara!

News | Jum'at, 28 Agustus 2026 | 22:03 WIB

Pemkab Bogor Pastikan Layanan Masyarakat Tetap Prima di Tengah Proses Hukum KPK

Pemkab Bogor Pastikan Layanan Masyarakat Tetap Prima di Tengah Proses Hukum KPK

Jabar | Jum'at, 28 Agustus 2026 | 21:58 WIB

×