Menurut Abdul Muhari, karena daerah-daerah tersebut tidak masuk ke dalam siklus daerah banjir, maka masyarakat tidak menganggap bahwa daerah tersebut merupakan salah satu yang harus dihindari.
"Ini yang harus kita sosialisasikan dan berikan edukasi. Tidak seharusnya masyarakat membangun tempat tinggal di kawasan aliran air," kata Abdul.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakornas PB 2021, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kebencanaan yang masif kepada masyarakat, khususnya di kawasan rawan bencana.
Abdul juga mengatakan, pemanfaatan sistem peringatan dini berbasis kearifan lokal dapat mengurangi dampak dari bencana yang terjadi.
Di akhir rapat koordinasi, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Udrech menyimpulkan kolaborasi unsur pentaheliks sangat penting dalam hal peringatan dini. Kolaborasi dari instansi pemerintah termasuk juga akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dapat menjadi kekuatan untuk mengurangi dampak dari sebuah bencana.
"Misalnya untuk siklon tropis Seroja ini, selain peringatan dini dari BMKG, penanganan bencana dapat didukung dengan data satelit dari LAPAN," ujar Udrekh.
Kedepannya, para peserta rapat koordinasi berharap adanya satu data yang dapat dibangun secara kolaboratif dan diakses oleh siapapun. Data ini dapat digunakan untuk observasi atau dalam penanganan tanggap darurat apabila terjadi bencana.
Edukasi kepada masyarakat dengan bahasa yang lebih awam juga diharapkan dapat dilakukan secara berkala dan terus menerus.
Baca Juga: BMKG: Siklon Tropis Seroja Terkuat Kedua Setelah Kenanga