Suara.com - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan bonus demografi menjadi keuntungan bagi percepatan pembangunan jika sumber daya manusianya unggul dan ketersediaan lapangan kerja mencukupi.
Namun bonus demografi bisa menjadi masalah jika SDM tak memiliki daya saing dan lapangan kerja terbatas.
"Akhirnya ini menjadi permasalahan kriminal dan lain-lain, gangguan keamanan, konflik sosial," ujar Tito dalam pengarahan kepada kepala daerah di gedung C, Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jumat (30/4/2021).
Tito mengatakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, salah satu yang diinginkan pemerintah yaitu membuka lapangan kerja secara luas.
Selain membenahi sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, pemerintah melakukan perbaikan regulasi dengan menerbitkan UU Cipta Kerja serta reformasi birokrasi.
Perbaikan regulasi dan birokrasi merupakan upaya untuk memudahkan investor dalam mengurus perizinan berusaha dan berinvestasi.
Untuk mendukung investasi, Tito meminta kepala daerah membuat tim untuk mendata peraturan-peraturan daerah yang dinilai berpotensi menghambat iklim investasi.
"Selain faktor keamanan, infrastruktur, dan situasi politik, para investor juga membutuhkan adanya kepastian hukum serta kemudahan untuk membuka usaha," kata Tito.
Tito menilai keberadaan swasta penting untuk membuka lapangan kerja secara luas.
Di tengah kondisi pandemi Covid-19, membuat kondisi keuangan baik APBN maupun APBD mengalami penurunan sehingga sukar membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
"Peran Swasta menjadi sangat kunci, swasta menjadi motor yang sangat penting untuk menyiapkan lapangan kerja," katanya.
TERPOPULER
