Suara.com - Jumlah korban tewas akibat ledakan di luar sebuah sekolah di ibu kota Afghanistan, Kabul, telah meningkat menjadi 58, kata para pejabat Afghanistan pada Minggu (9/5/2021).
Para dokter bergulat memberikan perawatan medis kepada sedikitnya 150 orang yang terluka.
Pengeboman pada Sabtu (8/5) malam itu mengguncang lingkungan Muslim Syiah di kota itu, Dasht-e-Barchi. Komunitas, minoritas agama di Afghanistan, telah menjadi sasaran di masa lalu oleh militan ISIS, sebuah kelompok militan Sunni.
Seorang saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa semua kecuali tujuh atau delapan korban adalah siswi yang pulang setelah menyelesaikan studi.
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani pada Sabtu menyalahkan serangan itu pada gerilyawan Taliban, tetapi juru bicara Taliban membantah terlibat, mengatakan kelompok itu mengutuk setiap serangan terhadap warga sipil Afghanistan.
Keluarga para korban menyalahkan pemerintah Afghanistan dan kekuatan Barat karena gagal mengakhiri kekerasan dan perang yang sedang berlangsung.
Jasad masih dikumpulkan dari kamar mayat saat penguburan pertama dilakukan di barat kota. Beberapa keluarga masih mencari kerabat yang hilang pada Minggu, berkumpul di luar rumah sakit untuk membaca nama yang ditempel di dinding, dan memeriksa kamar mayat.
"Sepanjang malam kami membawa mayat anak perempuan dan anak laki-laki ke kuburan dan berdoa untuk semua orang yang terluka dalam serangan itu," kata Mohammed Reza Ali, yang telah membantu keluarga para korban di rumah sakit swasta.
"Mengapa tidak membunuh kita semua untuk mengakhiri perang ini?" dia berkata.
Kekerasan itu terjadi seminggu setelah pasukan AS dan NATO yang tersisa mulai keluar dari Afghanistan, dengan misi untuk menyelesaikan penarikan pada 11 September, yang akan menandai berakhirnya perang terpanjang di Amerika.
Tetapi penarikan pasukan asing telah menyebabkan gelombang pertempuran antara pasukan keamanan Afghanistan dan gerilyawan Taliban dengan kedua belah pihak berusaha untuk mempertahankan kendali atas pusat-pusat strategis. (Sumber: Antara/Reuters)
TERPOPULER
